REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pemerintah berencana merevisi daftar 100 proyek public private partnership (PPP book) yang akan dtawarkan kepada swasta. Proyek-poyek itu tidak lagi mempunyai skala kategori, mulai dari siap tender, prioritas, atau potensial, melainkan hanya satu kategori siap tender saja.

''Nanti ada market sounding. Proyek-proyek yang sudah ada disisir lagi, mana yang layak. Saya inginya satu saja, tapi oke. Jangan ada 10 atau 20 proyek tapi belum layak,'' kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Gita Wirjawan, usai rapat dengan Wakil Presiden Boediono, di Jakarta, Rabu (4/8).

Gita mengatakan, BKPM sudah menerima 10 proyek siap tender dari Bappenas untuk ditawarkan kepada swasta. Namun, pihaknya belum memutuskan proyek mana saja yang kemudian akan ditender dan ditawarkan kepada swasta karena harus diseleksi dahulu agar saat ditawarkan banyak investor yang berminat. Dia mengatakan bisa saja pemerintah juga meminta opini ke beberapa negara atau beberapa investor di luar negeri untuk mengetahui respons terhadap kelayakan proyek.

Pemerintah pun, katanya, akan melibatkan investor dan lembaga pembiayaan mulitateral dalam revisi daftar proyek infrastruktur yang ditawarkan dengan skema PPP. Ia mengatakan, opini dari pihak investor dan lembaga pembiayaan diperlukan untuk menyempurnakan kelayakan dokumen tender. ''Proyeknya harus benar-benar matang, investor akan dilibatkan karena proyek harus benar-benar komersial dari sisi pembiayaan,'' jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika