REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Komisi VII DPR akan menggelar rapat kerja dengan mendatangkan Menteri ESDM, PLN dan kalangan pengusaha terkait kisruh TDL, Senin (19/7). Anggota Komisi VII dari Fraksi Golkar, Satya W. Yudha menyatakan DPR akan meminta penjelasan kepada pemerintah dan PLN terkait revisi TDL untuk industri.

''Kita lihat apakah perhitungan sudah betul apa tidak, yakni di range 6-18 persen, khususnya untuk industri sampai 18 persen,'' kata Satya saat dihubungi Republika, Ahad (18/7). DPR sendiri kata Satya tidak akan membela siapa-siapa. ''Kita sesuai dengan kesepakatan, tapi yang jelas pemerintah juga harus mempertimbangkan kompetitifnes industri,'' kata dia.

Satya menambahkan, DPR berharap jangan lagi kenaikan TDL ini dibebankan lagi ke rakyat. Selain itu, pemerintah juga diharapkan berpikir tentang daya saing industri, khususnya industri menengah ke bawah. ''Kita berharap supaya mereka kompetitif, meski dengan adanya kenaikan TDL ini,'' kata Satya.

Sedangkan industri yang maju memang wajar jika harus bayar keekonomian. ''Kalau indsutri menengah ke atas mereka bisa bayar keekonomian, karena bukan hanya di dalam negeri, industri di manapun juga harus bersaing dengan keekonomian,'' kata Satya.

Satya menambahkan, setelah adanya kenaikan TDL ini DPR akan mendesak PLN melakukan efisiensi serta meningkatkan pelayanannya.''Jangan sampai rakyat membayar dengan tingkat keekonomian, tapi masih ada byar pet,'' kata Satya. Layanan byar pet ini juga kata Satya, bisa mengurangi daya saing industri karena mereka harus mengunakan genset sehingga untuk biaya listrik menjadi lebih mahal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika