REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wakil Ketua Komisi IV DPR, Anna Mu'awanah, meminta kepada seluruh pemangku kewenangan bidang pertanian untuk mengawasi pelaksanaan pemberian subsidi langsung pupuk kepada petani. Dia khawatir, perubahan konsep penyaluran subsidi pupuk hanya akan mengantarkan industri pupuk dalam negeri ke ambang kematian.
Selama ini, kata Anna, subsidi diberikan kepada pabrik-pabrik pupuk dalam bentuk bantuan gas. Petani memperoleh subsidi dengan pembelian pupuk di bawah harga produksi dengan acuan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Selisih antara harga produksi dengan HET pupuk inilah yang masuk ke dalam anggaran subsidi pupuk bagi petani.
Namun mulai musim tanam padi September-Desember 2010, pemerintah sudah memutuskan untuk melakukan uji coba konsep baru pemberian subsidi, yaitu petani akan mendapatkan uang tunai pengganti pembelian pupuknya. Petani bisa mencairkan uang pembelian pupuknya ke bank melalui rekening kelompok tani masing-masing. Uji coba konsep baru penyaluran subsidi dilakukan secara terbatas di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
Menurut Anna, subsidi langsung ke petani akan membuat harga jual pupuk sesuai biaya produksi pabrik. ''Artinya harga penuh, tanpa potongan,'' kata Anna kepada Republika, Kamis (10/6).
Dengan harga pupuk tanpa subsidi di lapangan, lanjut Anna, maka akan terbuka peluang masuknya pupuk impor. Tentunya para importir pasti akan melihat harga pasaran pupuk di dalam negeri sebelum memutuskan impor pupuk. Apabila dipandang menguntungkan, maka importir pasti akan mendatangkan pupuk dengan kualitas dan harga yang bersaing. ''Tentunya akan dicari pupuk yang lebih murah dan kualitas bersaing,'' ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika