JAKARTA—Masalah permodalan kerap kali menjadi batu sandungan bagi para perajin dan pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk mengembangkan usaha mereka. Pemerintah pun terus berupaya melakukan program-program fasilitasi pembiayaan, baik yang sifatnya penguatan modal maupun pengucuran kredit. Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu program pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang membidik UMKM sebagai target utama.
Tak tanggung-tanggung, program yang diluncurkan SBY sejak November 2007 tersebut, memasang target penyaluran modal mencapai Rp 100 triliun pada periode 2010-2014. Artinya, ada dana rata-rata Rp 20 triliun setiap tahun yang semestinya terserap sektor UMKM untuk permodalan mereka.
Namun sayang, target penyaluran KUR sampai juartal pertama 2010 tidak tercapai secara optimal. Menteri Koperasi dan UKM, Syarifuddin Hasan, menerangkan, enam bank pelaksana penyalur KUR baru membukukan angka penyaluran sekitar Rp 1,4 triliun sampai akhir April 2010. “Seharusnya rasio penyaluran KUR kuartal pertama bisa sampai Rp 3,5 triliun, tapi ini belum setengahnya,” ujar Syarifuddin saat membuka acara orientasi wartawan terhadap program Kementerian Koperasi dan UKM, di Jakarta, Jumat (30/4).
Menteri melanjutkan, banyak kendala yang menghambat penyaluran KUR di lapangan. Di antaranya adalah kebijakan waktu penyaluran efektif yang mengambil tanggal 1 Februari sebagai awal pengucuran kredit. “Jadi mundur satu bulan.”
Padahal, dia melanjutkan, jika waktu penyaluran efektif tidak mundur, maka jumlah kredit yang bisa terserap UMKM diproyeksikan mencapai Rp 2,5 triliun. Melesetnya target penyerapan KUR membuat Kementerian Koperasi dan UKM, instansi yang ditugaskan pemerintah pusat sebagai koordinator program KUR, akan melakukan evaluasi menyeluruh.
Evaluasi diharapkan mampu mendongkrak penyaluran KUR sehingga bisa kembali ‘on the track’ dan mengejar kelambanan penyerapan pada kuartal pertama. “Masih ada peluang mengejar target penyaluran minimal Rp 10 triliun untuk tahun ini,” imbuh Syarifuddin.
Menteri memperkirakan, penyerapan dana KUR pada kuartal kedua bisa mencapai Rp 3,5 triliun.
Dikatakan, setidaknya ada sejumlah faktor yang turut menyebabkan serapan dana KUR masih minimal. Antara lain adalah jumlah layanan perbankan yang belum berimbang dengan kebutuhan UMKM.
Saat ini, ada enam bank yang menjadi mitra pemerintah untuk menyalurkan dana KUR. Keenam bank tersebut adalah BRI, BTN, BNI, Bukopin, Mandiri, dan Bank Syariah Mandiri. “Dari enam bank ini hanya BRI yang punya jaringan terluas sampai ke daerah-daerah kecil,” kata Syarifuddin.
Untuk itu, menteri melanjutkan, kementerian akan terus bersinergi dengan perbankan mitra pemerintah untuk terus mensosialisasikan program KUR. Pelaku UMKM yang juga penulis buku-buku populer tentang UKM, Amelia Masniari, menyatakan, kendala utama sulitnya pelaku UMKM dalam menjangkau modal yang tersedia di perbankan adalah minimalnya informasi program.
Informasi program-program fasilitasi pembiayaan, kata Amelia, masih terbatas di kalangan pelaku UMKM tertentu yang masuk dalam lingkarang ‘dekat dengan orang pemerintahan atau perbankan’. “Sementara pelaku UKM kecil-kecil itu aksesnya sulit. Bahkan tidak jarang informasi-informasi fasilitasi permodalan seperti KUR itu sengaja disembunyikan,” ucap Amelia.
Karena itu, dia mengimbau, perbankan dan pemerintah lebih optimal melakukan kunjungan langsung ke lapangan guna memberi informasi terkait KUR. “Turunnya juga jangan di sentra-sentra UKM yang memang sudah mapan, tapi UKM yang memang benar-benar butuh bantuan modal,” tandas Amelia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika