Kamis 19 Nov 2026 23:37 WIB

Penertiban IUP Perlu Berpijak pada Amanat Konstitusi

Izin pertambangan perlu dilakukan dengan amanat undang undang

Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru
Foto: Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru
Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru

JAKARTA – Pengelolaan sumber daya alam harus memastikan kekayaan pertambangan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Karena itu, pendataan dan penertiban izin usaha pertambangan (IUP) dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan aktivitas pertambangan berjalan sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.

Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menilai, tekad Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk mendata seluruh IUP di Indonesia merupakan bagian dari upaya menjalankan amanat konstitusi. Pendataan tersebut diperlukan untuk memetakan perusahaan pertambangan, mengidentifikasi potensi pelanggaran, serta menentukan prioritas penertiban secara terukur.

"Pasal 33 UUD 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat," ujar politikus yang akrab disapa Gus Falah itu dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).

Menurut dia, penguasaan negara atas sumber daya alam tidak boleh berhenti pada norma konstitusional. Amanat tersebut harus diwujudkan melalui pengawasan dan penegakan hukum agar seluruh kegiatan pertambangan berjalan sesuai ketentuan.

Gus Falah menilai, pendataan seluruh IUP dapat menjadi dasar bagi aparat untuk menentukan langkah pengawasan dan penertiban. Dengan pemetaan yang menyeluruh, potensi pelanggaran dalam kegiatan pertambangan dapat diidentifikasi sehingga penanganannya lebih terarah.

Ia juga menyebut langkah Kapolri tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar minimal 70 persen hasil dari seluruh izin usaha pertambangan di Indonesia dinikmati negara.

"Jangan sampai kekayaan alam yang seharusnya menjadi modal kesejahteraan rakyat justru menjadi sumber keuntungan kelompok tertentu. Negara harus hadir dan memastikan konstitusi benar-benar berlaku untuk kepentingan rakyat," kata Gus Falah.

Berita Lainnya

Rekomendasi