Rabu 11 Nov 2026 14:46 WIB

Regulasi Ojol Berpotensi Picu Efek Domino Ekonomi, Ini Risikonya

Penurunan komisi aplikator belum otomatis meningkatkan pendapatan bersih pengemudi.

Pengemudi ojek online menaikkan penumpang di Trotoar Kawasan Pancoran, Jakarta, Selasa (24/6/2025). Trotoar yang seharusnya menjadi ruang aman bagi pejalan kaki kerap dialihfungsikan menjadi tempat naik turun penumpang, parkir, atau lapak PKL. Kondisi ini mengganggu kenyamanan dan keselamatan pejalan kaki serta melanggar aturan yang berlaku. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui bahwa banyak trotoar di Jakarta masih belum layak dan perlu diperbaiki. Ia menegaskan bahwa perbaikan trotoar merupakan salah satu program dalam masa kepemimpinannya.
Foto: Republika/Prayogi
Pengemudi ojek online menaikkan penumpang di Trotoar Kawasan Pancoran, Jakarta, Selasa (24/6/2025). Trotoar yang seharusnya menjadi ruang aman bagi pejalan kaki kerap dialihfungsikan menjadi tempat naik turun penumpang, parkir, atau lapak PKL. Kondisi ini mengganggu kenyamanan dan keselamatan pejalan kaki serta melanggar aturan yang berlaku. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui bahwa banyak trotoar di Jakarta masih belum layak dan perlu diperbaiki. Ia menegaskan bahwa perbaikan trotoar merupakan salah satu program dalam masa kepemimpinannya.

JAKARTA — Kebijakan penurunan potongan komisi aplikator ojek daring (ojol) menjadi 8 persen belum dirasakan berdampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan bersih pengemudi. Dinamika ini menegaskan besaran komisi bukanlah satu-satunya variabel penentu tingkat kesejahteraan mitra di lapangan.

Perwakilan pengemudi ojol dari URC New Jabodetabek/UNJ, Yodhi M Ahyad, mengungkapkan perubahan skema bagi hasil belum mampu meningkatkan pendapatan harian mitra pengemudi akibat berkurangnya insentif dan subsidi dari pihak platform.

Baca Juga

"Pendapatan di lapangan tidak naik. Justru cenderung berkurang karena promo dan subsidi juga dikurangi," ujar Yodhi dalam siaran pers, Rabu (11/11/2026).

Kondisi ini menjadi gambaran betapa sensitifnya rantai pasok dan ekosistem mobilitas digital terhadap intervensi kebijakan. Bagi pengemudi yang menjadikan layanan ini sebagai sumber penghasilan utama, fluktuasi jumlah pesanan dan beban pengeluaran harian berdampak langsung terhadap daya beli serta kemampuan memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

Direktur Eksekutif Asosiasi Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia (Modantara), Agung Yudha, menjelaskan skema pembagian pendapatan 8 persen untuk aplikator dan 92 persen untuk pengemudi sebenarnya telah diterapkan pada layanan pengantaran penumpang menggunakan kendaraan roda dua. Kendati demikian, dampak jangka panjangnya terhadap daya tahan industri dan pendapatan mitra masih memerlukan evaluasi bertahap.

Agung menekankan penyusunan regulasi baru perlu memperhitungkan keseimbangan antara perlindungan mitra, fleksibilitas kerja, dan keberlanjutan ekosistem bisnis digital secara keseluruhan. Penerapan skema bagi hasil 8 persen untuk aplikator dan 92 persen untuk pengemudi dalam layanan pengantaran penumpang sebenarnya sudah diterapkan pada layanan pengantaran orang menggunakan roda dua.

"Namun, dampak skema tersebut terhadap keberlanjutan industri aplikator maupun pendapatan mitra pengemudi masih perlu dilihat dalam beberapa waktu ke depan," kata Agung Yudha.

sumber : Antara
Berita Lainnya

Rekomendasi