REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap sekitar 500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berstatus suspend karena berbagai persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). BGN melakukan evaluasi terhadap dapur-dapur tersebut sebelum memberikan kembali izin untuk melayani penerima manfaat.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan sekitar 500 SPPG tersebut merupakan bagian dari sekitar 1.100 dapur yang belum memperoleh Surat Penetapan Penerima Manfaat (SPS) per 5 Oktober 2026. Tanpa SPS, dapur-dapur tersebut tidak diperbolehkan melayani MBG.
“Kalau nggak salah ada sekitar 1.100 per hari ini yang kita belum keluarkan SPS-nya. Nah itu tidak bisa melayani. Dari 27.022 tadi, dari 1.100 tadi itu kira-kira 500-an itu suspend,” kata Sudaryono saat ditemui wartawan, di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Senin (5/10/2026).
Menurut dia, status suspend diberikan karena sejumlah persoalan yang perlu diperbaiki oleh pengelola SPPG. Persoalan tersebut antara lain berkaitan dengan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), kasus keracunan makanan, hingga kebutuhan perbaikan lainnya.
BGN tidak otomatis mengizinkan seluruh SPPG yang berstatus suspend kembali beroperasi. Setiap dapur akan diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan memenuhi standar keamanan dan higiene yang ditetapkan dalam pelaksanaan MBG.
“500 suspend itu kita lihat, kalau misalnya contoh kita suspend untuk diperiksa, ternyata diperiksa kami udah, ada satu dapur misalnya di bawah masak di atas sarang burung walet ya tutup permanen,” ujar Sudaryono.
Ia menegaskan standar keamanan SPPG harus tinggi karena makanan yang disalurkan melalui program MBG merupakan makanan siap saji. Kondisi tersebut membuat penanganan makanan harus dilakukan secara tepat untuk mencegah makanan cepat rusak dan menimbulkan gangguan kesehatan.
“Standarnya mesti tinggi karena ini makanan siap saji. Bukan biskuit, bukan cookies, bukan kerupuk yang mohon maaf yang lama, lama basinya, ini barang siap saji yang gampang basi,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika