REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan hampir 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru untuk memperluas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pembukaan dapur baru tersebut diprioritaskan untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan pembukaan SPPG baru akan dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan wilayah yang menjadi prioritas program. Dalam waktu dekat, BGN menargetkan pembukaan sekitar 900 hingga hampir 1.000 dapur di sejumlah wilayah.
“Termasuk juga dapur-dapur baru kan sudah saya buka di 3T, stunting yang tinggi sudah saya buka. Minggu ini saya rencana buka ada sekitar 900 hampir 1.000 di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Bali,” kata Sudaryono saat ditemui wartawan di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Senin (5/10/2026).
Menurut dia, prioritas tersebut merupakan bagian dari upaya BGN memperluas jangkauan MBG ke wilayah yang membutuhkan intervensi gizi lebih besar. BGN juga menempatkan daerah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai sasaran pembukaan dapur baru.
Sudaryono menjelaskan pembukaan SPPG dilakukan berdasarkan sistem sehingga tidak ada pihak yang dapat menentukan atau menjanjikan pembukaan dapur secara informal. Mekanisme tersebut juga diterapkan untuk mencegah praktik percaloan dalam program MBG.
“Jadi kita ingin, kita ingin yang prioritas kita beresin dulu lah,” ujar Sudaryono.
Di sisi lain, BGN masih melakukan penataan terhadap SPPG yang telah tersedia. Saat ini terdapat 27.022 dapur yang beroperasi, tetapi sekitar 1.100 SPPG belum memperoleh Surat Penetapan Penerima Manfaat (SPS) sehingga belum dapat melayani MBG.
Dari jumlah tersebut, sekitar 500 SPPG berstatus suspend karena sejumlah persoalan, antara lain terkait instalasi pengolahan air limbah (IPAL), kasus keracunan makanan, maupun kebutuhan perbaikan lainnya. BGN juga mengevaluasi dapur yang memiliki jumlah penerima manfaat di bawah 1.000 orang serta melakukan pembaruan data penerima berdasarkan data Dapodik.
Pembenahan tersebut dilakukan agar penyaluran MBG memiliki data penerima yang lebih akurat dan dapat ditelusuri. BGN ingin setiap penerima manfaat tercatat secara jelas berdasarkan nama, alamat, nomor induk kependudukan (NIK), sekolah, dan kelas sehingga perkembangan penerima setelah memperoleh MBG dapat dipantau.
BGN juga tengah menguji model prasmanan MBG di lebih dari 60 dapur. Model tersebut diuji di sejumlah wilayah, antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Papua, dengan tujuan membuat makanan yang diterima siswa lebih hangat dan segar sekaligus mengurangi risiko makanan rusak akibat jeda waktu distribusi.
Sudaryono mengatakan pembukaan SPPG baru dan pembenahan dapur yang sudah berjalan dilakukan bersamaan agar pelaksanaan MBG dapat semakin tepat sasaran. BGN juga memastikan pembukaan dapur dilakukan melalui sistem dan tidak dipungut biaya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika