REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengerahkan jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) di seluruh Indonesia untuk memantau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengawasan dilakukan hingga ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.
Purbaya menegaskan, temuan persoalan dalam pelaksanaan program akan disampaikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Jika persoalan tersebut tidak ditindaklanjuti, pemerintah dapat mengurangi anggaran yang dialokasikan.
“Jadi saya kerahkan orang Dirjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia untuk memonitor secara berkala SPPG-SPPG yang ada di setiap daerah Indonesia,” kata Purbaya saat berbincang dengan wartawan di Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Menurut dia, jajaran DJPb akan melakukan pemantauan secara berkala terhadap SPPG di berbagai daerah. Hasil pemantauan tersebut akan menjadi masukan bagi BGN apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaan program.
“Nanti kalau ada yang ngaco-ngaco ya kita kasih masukan ke BGN bahwa di suatu tempat SPPG tertentu melakukan kesalahan. Dan kalau nggak didengar ya kita kurangin anggarannya otomatis,” ujar Purbaya.
Di sisi lain, Purbaya menilai pelaksanaan program MBG saat ini mulai menunjukkan efisiensi. Ia menyoroti langkah-langkah penghematan yang dilakukan BGN dalam menjalankan program tersebut.
Menurut Purbaya, kebutuhan anggaran MBG sebelumnya diperkirakan mencapai Rp330 triliun. Namun, angka tersebut kemudian turun menjadi Rp270 triliun dan kembali turun menjadi sekitar Rp240 triliun.
Ia memperkirakan kebutuhan anggaran MBG tahun ini bahkan dapat berada di bawah Rp200 triliun apabila langkah efisiensi yang dilakukan BGN berjalan sesuai rencana.
“Tahun ini kan tadinya anggarannya Rp330, turun ke Rp270, Rp240, dan saya pikir tahun ini implementasinya akan di bawah itu, di bawah Rp200 mungkin dugaan saya kalau dia menjalankan kebijakan yang pas seperti yang dia asumsikan,” kata Purbaya.
Purbaya menyebut Rp240 triliun saat ini menjadi patokan maksimum anggaran untuk pelaksanaan program MBG. Namun, kebutuhan anggaran pada akhirnya masih akan bergantung pada efektivitas langkah efisiensi yang dijalankan BGN.
“Itu kan dianggarkan Rp240 triliunan ya, anggarannya segitu. Cuma nanti kita lihat apakah langkah-langkah efisiensi yang sedang dijalankan oleh BGN akan benar-benar bisa menekan ke bawah apa enggak. Tapi saya pikir sih patokannya segitu, Rp240 triliun maksimum,” pungkas Purbaya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika