Selasa 22 Sep 2026 14:08 WIB

Uang Rupiah Kertas Bertanda Tangan Purbaya dan Perry Diburu, Ini Respons Bank Indonesia

Penggemar menilai uang tersebut dapat menjadi barang koleksi.

Rep: Eva Rianti/ Red: Ahmad Fikri Noor
Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat upacara serah terima jabatan di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (15/9/2026). Purbaya Yudhi Sadewa resmi menyerahkan jabatannya sebagai Menteri Keuangan kepada Suahasil Nazara, setelah direshuffle Presiden Prabowo Subianto pada Senin (14/9).
Foto: Republika/Thoudy Badai
Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat upacara serah terima jabatan di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (15/9/2026). Purbaya Yudhi Sadewa resmi menyerahkan jabatannya sebagai Menteri Keuangan kepada Suahasil Nazara, setelah direshuffle Presiden Prabowo Subianto pada Senin (14/9).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) buka suara mengenai uang rupiah kertas Tahun Emisi 2022 bertanda tangan eks Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa yang belakangan ini viral dan diburu kolektor. Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menuturkan, sesuai Pasal 5 ayat (1) huruf d Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), rupiah kertas paling sedikit memuat tanda tangan pihak pemerintah dan BI.

Dalam penjelasan ketentuan tersebut, pihak pemerintah diwakili oleh Menteri Keuangan dan pihak BI diwakili oleh Gubernur BI. Dengan demikian, tanda tangan yang tercantum pada uang rupiah merupakan tanda tangan Menteri Keuangan dan Gubernur BI yang menjabat sesuai dengan proses penetapan dan produksi uang rupiah.

Baca Juga

“Uang rupiah Tahun Cetak 2026 yang memuat tanda tangan Purbaya Yudhi Sadewa selaku Menteri Keuangan dan Perry Warjiyo selaku Gubernur Bank Indonesia merupakan uang rupiah yang diproduksi sesuai dengan proses pencetakan yang telah ditetapkan dan tetap merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Denny dalam keterangan resmi kepada wartawan, Selasa (22/9/2026).

Denny menekankan, pergantian menteri keuangan maupun gubernur BI tidak memengaruhi keabsahan uang rupiah yang telah diproduksi dan diedarkan.

“Selanjutnya, uang rupiah yang diproduksi pada periode berikutnya akan menyesuaikan dengan tanda tangan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang menjabat sesuai dengan ketentuan dan tahapan pengelolaan uang rupiah,” terangnya.

Sebelumnya diketahui, uang kertas pecahan Rp 100.000 dengan tanda tangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan tengah menjadi perbincangan publik di media sosial. Sejumlah warganet mengaku mulai memeriksa uang yang mereka miliki untuk mencari lembaran tersebut dan menyimpannya sebagai koleksi. Fenomena tersebut muncul setelah Purbaya tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan, sehingga uang yang memuat tanda tangannya dipandang sebagai penanda periode tertentu.

Uang yang menjadi perhatian tersebut merupakan pecahan Rp 100.000 Tahun Emisi (TE) 2022 dengan Tahun Cetak 2026. Selain tanda tangan Purbaya, uang tersebut juga memuat tanda tangan Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI. Kombinasi kedua tanda tangan itu menarik perhatian karena Purbaya dan Perry saat ini sudah tidak lagi menduduki jabatan yang tercantum pada uang tersebut.

Perbincangan mengenai uang tersebut juga berkembang di kalangan penggemar numismatik atau kolektor uang. Sebagian warganet menilai lembaran dengan kombinasi tanda tangan Purbaya dan Perry berpotensi menarik sebagai benda koleksi karena berkaitan dengan periode jabatan kedua pejabat tersebut. Namun, anggapan bahwa uang tersebut otomatis menjadi barang langka atau memiliki nilai jual jauh di atas nominalnya belum dapat disimpulkan hanya dari keberadaan tanda tangan pejabat.

Berita Lainnya
Terpopuler

Rekomendasi