REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah masih mengkaji rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan mekanisme pembatasan tersebut belum diputuskan dan untuk sementara ketentuan yang berlaku masih tetap berjalan.
"Pembatasan Pertaliate sekarang kan kita masih dalam kajian, lagi dikaji. Kalau sampai dengan keputusan kajian belum ada, masih seperti sekarang ini jalan," ujar Bahlil usai membuka acara the 12th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Bahlil menjelaskan ketentuan pembelian BBM bersubsidi yang berlaku saat ini masih menetapkan batas tertentu berdasarkan jenis kendaraan. Menurut dia, kendaraan seperti bus dan truk memiliki batas pembelian yang berbeda dengan kendaraan biasa.
"Untuk bus itu kan 200 liter per hari, tapi kalau yang untuk kendaraan-kendaraan yang biasa itu 50 liter. Masih seperti itu aja," ucap dia.
Bahlil menegaskan pemerintah masih membahas mekanisme pembatasan tersebut. Bahlil juga menekankan pentingnya memastikan subsidi BBM tidak dinikmati masyarakat yang sebenarnya sudah memiliki kemampuan ekonomi.
"Kalau desil 9-10 itu kan seperti saya, seperti Pak Ketua Asosiasi, mobil saya masa kita pakai subsidi, yang kaya-kaya yang sudah mampu itu jangan ngambil hak rakyat lah, kira-kira begitu. Subsidi itu ya untuk saudara-saudara kita yang berhak menerimanya," kata Bahlil.