Selasa 18 Aug 2026 19:51 WIB

Celios: Tantangan KKI Bukan Hanya Biaya, tapi Akses

Kemudahan akses akan menentukan masa depan KKI.

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Satria K Yudha
Pernyataan Pejabat Sementara (PJs) Gubernur Bank Indonesia (BI) mengenai Peluncuran Perluasan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS 0 Persen dan Implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Ritel dalam momen perayaan Hari Kemerdekaan ke-81 RI di Kompleks BI, Jakarta, Senin (17/8/2026).
Foto: Republika/Eva Rianti
Pernyataan Pejabat Sementara (PJs) Gubernur Bank Indonesia (BI) mengenai Peluncuran Perluasan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS 0 Persen dan Implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Ritel dalam momen perayaan Hari Kemerdekaan ke-81 RI di Kompleks BI, Jakarta, Senin (17/8/2026).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kartu Kredit Indonesia (KKI) dinilai memiliki peluang untuk bersaing dengan kartu kredit berprinsipal asing dalam transaksi domestik. Namun, keberhasilan KKI memperluas penggunaan tidak hanya ditentukan oleh biaya transaksi, tetapi juga kemudahan akses masyarakat terhadap layanan kartu kredit.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda mengatakan, KKI pada dasarnya memindahkan pemrosesan transaksi kredit dari switcher asing ke jaringan nasional.

Baca Juga

“Sebenarnya sama GPN (Gerbang Pembayaran Nasional), KKI ini hanya memindahkan pemrosesan transaksi kredit dari switcher asing ke nasional,” kata Huda kepada Republika, Selasa (18/8/2026).

Menurut Huda, selama ini transaksi kredit masih dikuasai switcher asing seperti Mastercard dan Visa. Seperti GPN, penggunaan KKI juga terbatas pada transaksi domestik.

“Jadi untuk keperluan transaksi domestik, saya rasa KKI bisa bersaing. Harga switching-nya pun juga seharusnya lebih murah jika menggunakan KKI dibandingkan yang swasta asing,” ungkapnya.

Namun, Huda menilai kebutuhan terhadap Visa dan Mastercard tetap ada karena masyarakat menggunakan kartu kredit untuk transaksi di luar negeri.

“Masalahnya adalah orang yang mengajukan kartu kredit biasanya digunakan untuk di luar negeri. Artinya, kebutuhan untuk menggunakan Visa dan Mastercard tetap akan ada,” tutur dia.

Menurut Huda, tantangan utama KKI justru terletak pada akses masyarakat terhadap kartu kredit. Selama ini, proses pengajuan kartu kredit dinilai masih sulit dan membutuhkan waktu cukup lama.

“Akses ke kartu kredit selama ini susah dilakukan oleh masyarakat. Ada yang tiga minggu, ada yang juga ketolak. Makanya, mereka lari ke BNPL, atau pindar,” ujarnya.

Huda menilai KKI perlu menawarkan akses yang lebih mudah apabila ingin memperluas penggunaan kartu kredit, khususnya kepada masyarakat segmen menengah ke bawah. Namun, kemudahan tersebut harus tetap disertai kualitas penilaian kredit agar perluasan akses tidak meningkatkan risiko gagal bayar.

“Ketika ingin memperluas cakupan sektor keuangan ke nasabah segmen menengah ke bawah, KKI harus bisa bersaing dengan cara permudah akses. Namun demikian, harus diimbangi dengan kualitas penilaian juga agar tidak terjadi gagal bayar yang tinggi,” tegasnya.

Berita Lainnya

Rekomendasi