REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah membuka peluang peningkatan kuota produksi batu bara di atas 600 juta ton pada 2026. Kebijakan ini diambil seiring kenaikan harga batu bara global sekaligus untuk memastikan kebutuhan dalam negeri tetap terpenuhi.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot mengatakan, penetapan kuota produksi akan menyesuaikan kebutuhan domestik, terutama untuk pembangkit listrik.
“Ya, pasti (di atas 600 juta ton). Menyesuaikan dengan kebutuhan di dalam negeri,” ujar Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Kementerian ESDM mencatat kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) PLN mencapai 154 juta ton. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 134 juta ton yang telah terkontrak, sehingga masih terdapat kekurangan sekitar 20 juta ton.
“Kekurangan 20 (juta ton) itu lagi diusahakan,” kata Yuliot.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah akan menerapkan relaksasi kuota produksi batu bara mengikuti pergerakan harga komoditas di pasar global.
Ia mengatakan, ketika harga batu bara meningkat, produksi dapat ditingkatkan untuk memaksimalkan manfaat ekonomi. Namun, pemerintah tetap akan mempertimbangkan keseimbangan pasokan dan permintaan.
Harga batu bara acuan (HBA) periode II Juni 2026 tercatat sebesar 123,91 dolar AS per ton, naik dari periode II Mei 2026 yang sebesar 116,32 dolar AS per ton.
Sebelumnya, pada awal 2026 pemerintah menetapkan kuota produksi batu bara sekitar 600 juta ton, turun dari realisasi 2025 yang mencapai 790 juta ton. Penurunan itu dilakukan karena ketidakseimbangan pasokan dan permintaan global sepanjang 2025 yang sempat menekan harga.
Namun, kenaikan harga batu bara dalam beberapa bulan terakhir mendorong pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan produksi. Lonjakan harga dipicu gangguan pasokan energi global, termasuk distribusi minyak mentah dan gas alam cair (LNG).
Pemerintah menilai penyesuaian kuota diperlukan agar kebutuhan domestik tetap terpenuhi tanpa mengabaikan peluang dari kenaikan harga di pasar internasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika