REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Mei 2026 mencatatkan defisit sebesar Rp180,4 triliun atau setara 0,70 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meski kantong negara tekor akibat belanja yang melonjak agresif, pemerintah mengklaim kondisi fiskal masih aman berkat setoran pajak yang tumbuh subur.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, angka defisit ini masih berada dalam radar yang terkendali. Lonjakan belanja negara yang mencapai 34,4 persen (yoy) atau sebesar Rp1.365,4 triliun, mampu diimbangi oleh performa pendapatan negara yang mulai pulih.
“Defisitnya 0,7 (persen dari PDB). Lima bulan pertama tahun ini 0,7," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (5/6/2026).
Sinyal positif penopang fiskal kali ini datang dari moncernya penerimaan pajak yang meroket 22,1 persen dengan nilai mencapai Rp834,4 triliun. Rapor ini berbanding terbalik dengan kondisi periode yang sama tahun lalu saat penerimaan pajak sempat tiarap di zona negatif.
“Yang paling menarik adalah pendapatan pajak naiknya 22,1 persen. Anda bandingkan tahun lalu di bulan yang sama, pajak negatif 11,3 persen. Sekarang ada perbaikan yang signifikan," kata Purbaya.
Secara total, pendapatan negara hingga akhir Mei terkumpul Rp1.185 triliun, tumbuh 19,1 persen secara tahunan. Pundi-pundi ini disumbang oleh sektor perpajakan sebesar Rp958,2 triliun (termasuk pajak, bea, dan cukai sebesar Rp123,8 triliun). Sektor kepabeanan dan cukai pun mulai merangkak naik dengan pertumbuhan tipis 0,7 persen setelah sempat tertekan.
Meski APBN mengalami defisit karena belanja pemerintah pusat menyedot Rp1.059,3 triliun dan transfer ke daerah (TKD) menembus Rp306,1 triliun, struktur anggaran dinilai lebih sehat.
Hal ini tecermin dari posisi keseimbangan primer yang masih kokoh mencetak surplus sebesar Rp58,6 triliun. “Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya," tutur Purbaya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika