REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sebagai respons terhadap ancaman krisis pasokan minyak dan gas (LPG) di Indonesia sebagai akibat penutupan sebagian Selat Hormuz oleh Iran sebagai dampak dari Perang di kawasan Teluk, pemerintah Indonesia telah mengumumkan akan mengambil sejumlah langkah mengantisipasi ancaman krisis tersebut. Presiden Prabowo telah menginstruksikan jajarannya untuk melaksanakan sejumlah program, antara lain program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 GW, termasuk penggantian pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dengan PLTS dan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), konversi 120 juta motor bakar menjadi motor listrik, work from home (WFH) sehari dalam seminggu dan percepatan program pencampuran bahan bakar nabati (BBN) 50 persen atau seringkali disebut B50.
Dalam konferensi pers Selasa (31/3/2026), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan 8 langkah antisipasi termasuk program di atas dalam kerangka transformasi budaya kerja nasional yang lebih efisien dan produktif. Strategi lain adalah efisiensi anggaran khususnya perjalanan dinas, arahan hemat energi, dan pembatasan pembelian BBM 50 liter per hari.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga menyampaikan Indonesia telah mengidentifikasi sumber pasokan energi fosil dari negara lain untuk mengamankan pasokan, dan saat ini cadangan energi Indonesia yakni BBM dan gas berada di atas standar minimum nasional.
Menteri Investasi dan Hilirisasi menambahkan pemerintah juga akan melakukan akselerasi pengembangan energi terbarukan, di antaranya energi surya dan panas bumi, sehingga dapat mengurangi kerentanan sistem energi Indonesia. Arahan transformasi budaya kerja nasional ini mulai berlaku 1 April 2026 dan akan dievaluasi setelah 2 bulan.
Lembaga think-tan Institute for Essential Services Reform (IESR) mengapresiasi respons pemerintah mengantisipasi krisis dengan mendorong transisi energi untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, mendorong efisiensi energi dan melakukan diversifikasi pasokan minyak untuk mencegah krisis pasokan yang lebih parah.
"IESR memandang pernyataan jaminan ketersediaan BBM memang tepat untuk meredam panic buying, namun kepercayaan publik hanya bisa dijaga jika pemerintah membuka data pasokan energi secara reguler dan jujur mengenai langkah antisipasi krisis," kata Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa, dalam pernyataannya, Rabu (1/4/2026).
Ikuti Whatsapp Channel Republika