REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketersediaan dan stabilitas harga pangan masih menjadi perhatian publik pasca lebaran. Meningkatnya permintaan berbagai komoditas pangan selama periode tersebut menegaskan pentingnya sistem pangan nasional yang kuat dan terintegrasi agar pasokan tetap terjaga dan masyarakat dapat mengakses pangan dengan harga yang wajar.
Pakar pertanian dari IPB University Profesor Bayu Krisnamurthi menilai pembangunan sektor pangan di Indonesia tidak dapat lagi dipandang sebatas produksi komoditas. Menurutnya, pangan harus dipahami sebagai sebuah sistem yang saling terhubung dari hulu hingga hilir agar kebijakan yang diambil mampu menjamin ketersediaan dan kesejahteraan pelaku di dalamnya, khususnya petani.
“Semua faktor dalam sistem pangan saling terkait. Gangguan pada satu faktor akan memengaruhi keseluruhan sistem,” ujar Prof. Bayu Krisnamurthi dalam wawancara khusus.
Ia mencontohkan, kelangkaan benih sayuran unggul berkualitas, masalah transportasi distribusi, hingga harga yang terlalu mahal dapat berdampak langsung pada akses konsumen rumah tangga terhadap pangan. “Kalau salah satu bagian terganggu, konsumen tidak akan mendapat sayur sebagaimana yang diharapkan,” katanya.
Prof. Bayu juga menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif dalam mengukur kesejahteraan petani yang memegang peran sentral dalam sistem pangan. Ia menyambut baik kebijakan pemerintah yang memasukkan Indeks Kesejahteraan Petani (IKP) sebagai salah satu indikator kinerja dalam APBN 2026.
Menurutnya, indikator tersebut menjadi penyempurnaan dari instrumen yang selama ini digunakan, seperti Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN). “Indeks Kesejahteraan Petani sudah menangkap sifat multidimensi kesejahteraan petani melalui 21 variabel,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pada September 2025 Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah menyepakati penambahan tiga indikator kesejahteraan rakyat dalam RAPBN 2026, yakni IKP, penciptaan lapangan kerja formal, dan Gross National Income (GNI) per kapita. Setelah RAPBN disahkan menjadi APBN 2026, ketiga indikator tersebut resmi digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan anggaran negara.
Dari perspektif bisnis, Prof. Bayu menilai tantangan terbesar dalam membangun sistem pangan berkelanjutan adalah perubahan pola pikir. “Tantangan terbesarnya adalah mengubah cara pikir dari sektoral yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan sistem,” katanya.
Menurut dia, selama ini kebijakan pangan kerap diperlakukan secara parsial, padahal setiap komponen mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi saling memengaruhi. Prof. Bayu menekankan pentingnya kolaborasi multipihak dalam membangun sistem pangan nasional. Ia menyebut pendekatan pentahelix melibatkan pemerintah, sektor swasta, akademisi, media, dan organisasi non-pemerintah yang masing-masing memegang peran dan saling melengkapi. “Sistem pangan membutuhkan peran optimal semua pihak,” tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika