REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN — Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan percepatan penyaluran bantuan pangan (banpang) reguler ke Sumatera Utara (Sumut) tetap menjaga transparansi. Distribusi dilakukan melalui skema kolektif di wilayah terdampak banjir dan longsor. Bapanas menugaskan Perum Bulog Sumut agar beras dan minyak goreng alokasi Oktober–November tersalur lebih cepat di tengah masa tanggap darurat.
Bapanas menyusun mekanisme penyaluran yang memungkinkan aparat kelurahan maupun desa membagikan bantuan langsung kepada Penerima Bantuan Pangan (PBP) tanpa proses dokumentasi satu per satu seperti pola biasa. Pengaturan ini dirancang untuk memastikan kecepatan distribusi tetap terjaga, dengan seluruh serah terima wajib disaksikan unsur TNI, Polri, serta perwakilan PBP sebagai bentuk akuntabilitas.
"Percepatan distribusi ini tidak mengurangi aspek transparansi dan pengawasan,” ujar Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas, Rachmi Widiriani, Selasa (9/12/2025).
Penerapan skema kolektif sebelumnya umum berlaku di wilayah timur Indonesia dan daerah 3TP yang memiliki akses terbatas. Dalam situasi kedaruratan di Sumut, Bapanas memperluas penggunaan pola tersebut agar bantuan reguler dapat tiba lebih cepat di rumah-rumah PBP.
Kancab Bulog di setiap kabupaten atau kota ditugaskan menyerahkan bantuan kepada camat, lurah, atau kepala desa sebagai penanggung jawab wilayah untuk kemudian dibagikan kepada penerima.
Bulog memastikan setiap tahapan serah terima kolektif dilengkapi berita acara dan dokumen administrasi. Tata kelola pengawasan tetap diberlakukan sehingga percepatan pendistribusian tidak mengurangi integritas penyaluran. Koordinasi lintas unsur lapangan dijalankan agar alur distribusi terpantau dari titik penyerahan hingga penerimaan masyarakat.
“Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Pak Ketut Astawa, melalui surat telah menyetujui permohonan tertulis Direksi Bulog untuk memberlakukan skema kolektif ini,” jelas Rachmi.
Bapanas juga mengoptimalkan bantuan beras untuk bencana alam yang terus digelontorkan Bulog di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Stok bantuan dipastikan aman untuk menopang percepatan suplai di titik-titik terdampak. Jajaran Bulog di daerah diminta meningkatkan kesiapsiagaan agar bantuan dapat tiba tepat waktu di tengah akses yang masih terhambat.
“Dalam kondisi darurat seperti sekarang, negara harus hadir dengan kecepatan dan ketepatan. Kami memastikan stok beras untuk bantuan bencana aman dan cukup,” tegas Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman.
Realisasi penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk bencana alam di Sumut mencapai sekitar 1.482 ton melalui kolaborasi Kancab Bulog, Dinas Pangan, dan BPBD kabupaten atau kota. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari permintaan Gubernur Sumut serta pengajuan susulan bupati dan wali kota berdasarkan data BPBD, dengan estimasi lebih dari 648.000 jiwa terdampak banjir dan longsor.
Bapanas berharap percepatan banpang reguler melalui skema kolektif berjalan paralel dengan bantuan beras bencana yang masuk ke dapur umum di berbagai daerah. Kombinasi dua skema distribusi ini diharapkan menjaga kecukupan pangan warga Sumut sepanjang masa tanggap darurat dan pemulihan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika