REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga riset Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai kebijakan pemerintah Prabowo–Gibran belum mampu memperbaiki ketimpangan sosial. Publik menyoroti perlindungan sosial yang timpang, terutama bagi kelompok menengah dan bawah.

Peneliti CELIOS, Galau D Muhammad, mengatakan persoalan paling mendesak masih berkutat pada penciptaan lapangan kerja dan pengendalian harga kebutuhan pokok. “Hasil survei menunjukkan persoalan yang paling mendesak bagi publik masih berkutat pada isu ekonomi dasar seperti penciptaan lapangan kerja (23,5 persen) dan pengendalian harga kebutuhan pokok (22,4 persen). Temuan ini menandakan bahwa kebijakan pemerintah belum mampu menjawab akar ketimpangan yang semakin melebar,” ujar Galau dalam keterangan tertulis, Ahad (19/10/2025) lalu.

CELIOS mencatat akses terhadap pekerjaan layak, stabilitas harga, dan perlindungan sosial masih timpang. Kegagalan memperbaiki fondasi ekonomi rakyat disebut memperlebar kesenjangan sosial dan melemahkan kepercayaan publik terhadap arah kebijakan nasional.

Anak -anak bermain di permukiman padat penduduk di kawasan Kebon Melati, Jakarta, Ahad (15/6/2025). Data terakhir Bank Dunia menyebutkan angka kemiskinan di Indonesia melonjak drastis hingga menyentuh angka 194,6 juta jiwa sesuai hitungan baru Bank Dunia pada Juni 2025. Namun, angka ini nampak jauh berbeda dengan hitungan kemiskinan yang terakhir kali dirilis BPS. Tingkat kemiskinan Indonesia per September 2024, dalam rilisan BPS, hanya sebesar 8,57% atau sekitar 24,06 juta jiwa. - (Republika/Prayogi)

Survei juga menemukan bantuan sosial dan stimulus ekonomi dinilai belum cukup menolong kebutuhan harian masyarakat. Publik menilai pemerintah perlu menyesuaikan program perlindungan sosial agar lebih efektif dan merata.

Galau menegaskan, pemerintah harus memperbaiki efektivitas program perlindungan sosial, menyederhanakan pungutan dan pajak, serta menghentikan program yang tidak mampu memberi dampak nyata bagi masyarakat. Langkah ini diyakini dapat mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan publik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika