REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD), termasuk dana bagi hasil (DBH), membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun depan mengalami penurunan signifikan, dari proyeksi awal Rp95,35 triliun menjadi Rp79,03 triliun. Kondisi ini membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mau tidak mau harus melakukan efisiensi anggaran.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh, mengatakan salah satu kebijakan daerah yang menyerap anggaran cukup besar adalah subsidi transportasi. Setiap tahun, anggaran yang digunakan untuk program public service obligation (PSO) mencapai sekitar Rp6 triliun.
“Kita bisa ketahui bersama bahwa nilai yang sangat tinggi dari APBD kita terserap untuk subsidi transportasi, kurang lebih hampir Rp6 triliun setiap tahun,” ujar Nova, dikutip Republika, Kamis (9/10/2025).
Ia menyebutkan, dari total anggaran sekitar Rp 6 triliun tersebut, subsidi terbesar diberikan kepada penumpang Transjakarta, yakni sekitar Rp4,2 triliun. Hal itu seiring dengan jumlah penumpang Transjakarta yang mencapai 1,3 juta orang per hari.
Nova menilai perlu dilakukan kajian ulang terhadap besaran subsidi bagi penumpang Transjakarta. Apalagi, belakangan Pemprov Jakarta membuka sejumlah rute baru Transjabodetabek yang mengakomodasi warga daerah penyangga dengan tarif sama seperti Transjakarta, yaitu Rp3.500.
“Tadi ada masukan juga dari teman-teman agar dikaji lagi masalah tarif dan lain-lain, karena jarak tempuhnya sangat jauh,” kata Nova.
Menurut dia, kajian untuk menaikkan tarif Transjakarta sudah sepatutnya dilakukan. Pasalnya, tarif tersebut belum pernah berubah selama hampir 20 tahun atau sejak 2005, sementara beban subsidi yang harus ditanggung Pemprov Jakarta terus meningkat.
“Nah, tentu harus ada kajian lagi, bagaimana ke depannya terkait kemampuan masyarakat. Itu yang paling penting, karena PSO ini sangat tinggi, khususnya di Transjakarta,” ujarnya.
Nova menambahkan, kajian tersebut juga perlu disesuaikan dengan adanya pemangkasan DBH dari pemerintah pusat ke Jakarta, yang berkurang sekitar Rp15 triliun. Menurut dia, kebijakan ini pasti berdampak terhadap sejumlah program Pemprov, termasuk subsidi transportasi.
Berdasarkan masukan dari anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Pemprov diminta mulai menjajaki kemungkinan agar pemberian subsidi transportasi dapat melibatkan pemerintah pusat. Dengan begitu, beban APBD Jakarta bisa berkurang.
“Karena pengurangan ini (DBH) pasti berdampak ke kami,” ujar Nova.
Ikuti Whatsapp Channel Republika