REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengungkap kondisi infrastruktur pondok pesantren di Indonesia yang sebagian besar belum memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Ia menyebut hanya 51 dari sekitar 42 ribu pesantren di seluruh Indonesia yang tercatat memiliki izin resmi tersebut.
“Kayaknya sebagian besar nggak berizin, yang terecord di sistem PBG kita hanya 51 yang berizin,” ujar Dody usai bertemu Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, di kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Menurut Dody, angka tersebut sangat kecil dibandingkan jumlah pondok pesantren yang tersebar di seluruh Tanah Air. Karena itu, Kementerian PU akan menurunkan tim teknis untuk melakukan pengecekan dan pendampingan terhadap pondok pesantren yang belum memiliki izin.
“Nanti kita cek semua pondok pesantren yang belum berizin sambil kita bantu mereka untuk mengurus izinnya,” katanya.
Dody menilai, selama ini perizinan PBG sering dipandang sebelah mata oleh pengelola pesantren. Ia ingin mengubah paradigma tersebut agar pesantren memperhatikan aspek legalitas dan keamanan struktur bangunan.
“Mungkin karena pesantren itu kan suka dari santri untuk santri, jadi mereka menganggap nggak perlu izin. Padahal izin itu untuk memastikan bangunan yang didirikan sesuai dengan norma dan kualitas struktur,” ujarnya.
Dody menegaskan, Kementerian PU akan intens mengunjungi pesantren, terutama yang berada jauh dari wilayah perkotaan. Sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya izin PBG akan digencarkan, karena banyak pesantren yang belum memahami aturan teknis bangunan.
“Urusan PBG dan IMB biasanya kan hanya di kota besar. Di daerah yang kecil-kecil, mungkin mereka belum terlalu aware soal itu,” katanya.
Meski demikian, Dody mengapresiasi sejumlah pesantren yang telah memenuhi standar bangunan layak, seperti Pondok Pesantren Tebuireng di Jawa Timur. “Memang ada pondok pesantren yang sangat modern, tapi itu hanya sebagian kecil. Sebagian besar kondisinya masih sangat terbatas,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika