REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemangkasan dana bagi hasil (DBH) dan transfer ke daerah (TKD) dilakukan karena keterbatasan fiskal nasional.

“Semakin besar daerah, pasti potongannya besar juga, tapi secara persentase sama,” kata Purbaya di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Ia menjelaskan, kebijakan tersebut bersifat proporsional sesuai kapasitas fiskal masing-masing daerah. Pemerintah, kata dia, akan mengevaluasi ulang pemangkasan itu jika kondisi ekonomi membaik pada pertengahan 2026.

Adapun pada Selasa, sejumlah kepala daerah hadir di Gedung Juanda Kementerian Keuangan, Jakarta, untuk membahas keberatan atas kebijakan pemangkasan TKD. Pertemuan dipimpin langsung oleh Purbaya dan diikuti gubernur dari berbagai provinsi.

Hadir antara lain Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, serta perwakilan dari Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, DIY, Papua Pegunungan, Bengkulu, Aceh, Sumatera Barat, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.

“Semua daerah menyampaikan hal yang sama, soal TKD,” kata Bobby Nasution.

Bobby mengatakan para kepala daerah berharap pemerintah pusat mempertimbangkan kembali besaran pemangkasan. Ia menilai kebijakan efisiensi itu berpotensi menahan laju pembangunan di daerah. “Diskusi, semua daerah sama,” ujarnya singkat.

Gubernur Maluku Utara Sherly Laos menambahkan, pemangkasan TKD membuat alokasi anggaran di daerahnya turun signifikan. “Kami meminta agar tidak ada pemotongan lagi karena berdampak pada pembangunan infrastruktur,” katanya.

Selain membahas TKD, Purbaya juga menyinggung kebijakan penempatan dana pemerintah di perbankan nasional. Ia menyebut penempatan Rp200 triliun di Bank Himbara menunjukkan hasil positif.

“Setelah Himbara, saya akan tambah beberapa puluh triliun ke Bank Jakarta dan mungkin satu lagi di Jawa Timur,” ujar Purbaya.

Sebelumnya, pada Selasa pagi, Purbaya juga telah bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta. Pertemuan itu membahas kesiapan Bank Jakarta mengelola dana pemerintah dan rencana pembangunan gedung baru di kawasan SCBD.

“Saya senang banget karena itu mendorong ekonomi nasional dan saya nggak keluar uang. Uangnya dari Bank DKI,” ucapnya.

Pramono memastikan efisiensi APBD tidak memengaruhi proyek tersebut. “Kami tetap jalankan pembangunan gedung di luar pemerintah daerah, termasuk Bank Jakarta,” kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika