REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) akan memulai operasional dengan enam jenis unit usaha. Keenamnya adalah gerai, toko, apotek desa, klinik desa, gudang logistik, serta usaha simpan pinjam.

“Presiden juga menyampaikan agar ke depan KDMP bisa dilengkapi pembangkit listrik tenaga surya. Namun, untuk saat ini kita akan fokus dulu pada enam kegiatan tersebut,” kata Ferry setelah serah terima jabatan Menteri Koperasi dan UKM di kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

Ferry menjelaskan, masing-masing koperasi desa akan memperoleh plafon dana sebesar Rp 3 miliar. Dana ini merupakan bagian dari total Rp 16 triliun yang ditempatkan melalui Bank Himbara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 63 Tahun 2025. “Minggu ini kita sosialisasi intensif untuk memberi pembelajaran kepada pengurus KDMP terkait tata cara pencairan plafon tersebut,” ujarnya.

Menurutnya, Bank Himbara telah menyiapkan manual book sebagai panduan, dan sosialisasi akan melibatkan satgas provinsi, kabupaten/kota, hingga camat. “Mereka akan ikut memonitor proses operasional dan pencairan dana tahap pertama,” kata Ferry.

(dari kiri) Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Muktaruddin, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Haji dan Umroh Mochamad Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Azhar Simanjuntak menggucapkan sumpah jabatan saat pelantikan menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/9/2025). - (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Kemenkop juga telah menyiapkan pelatihan bagi pengurus KDMP agar mampu menyusun proposal bisnis dengan pendampingan bank. “Skema bisnis koperasi desa ini dirancang agar koperasi bisa menjadi penyalur barang maupun offtaker hasil produksi masyarakat desa,” jelasnya.

Ferry menambahkan, dukungan Komisi VI DPR RI menjadikan KDMP sebagai proyek strategis nasional. Hal ini akan diakomodasi dalam revisi Undang-Undang Perkoperasian yang diperluas menjadi Undang-Undang Sistem Perkoperasian Nasional.

“KDMP bukan hanya alat perjuangan ekonomi, tetapi juga ruang bagi anak muda desa untuk berkiprah. Dengan data desa yang presisi, koperasi ini akan semakin kuat,” tutur Ferry.

Terkait penyaluran LPG tiga kilogram, ia memastikan KDMP bisa berperan sebagai pangkalan maupun subpangkalan sesuai kebutuhan desa. Prosesnya disesuaikan dengan aturan PT Pertamina Patra Niaga.

Ferry menggantikan Budi Arie Setiadi sebagai Menkop.

Ikuti Whatsapp Channel Republika