REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Direktur BP-AKR, Vanda Laura, menegaskan perusahaannya tidak melanjutkan pembelian bahan bakar minyak (BBM) dari PT Pertamina Patraniaga. Keputusan itu diambil setelah sejumlah persyaratan yang dianggap krusial belum terpenuhi, terutama terkait aspek kepatuhan dan spesifikasi produk.
Vanda menyampaikan, sejak Juni 2025 BP-AKR telah mengantisipasi potensi keterbatasan stok dengan mengajukan penyesuaian kuota impor serta berkomunikasi dengan berbagai pihak. Namun, hingga pertengahan tahun, upaya tersebut belum menemukan kepastian.
“Kami sudah meminta penyesuaian impor kuota sejak Juni. Saat itu sudah kami lihat potensi keterbatasan stok. Tetapi sampai Juli, ketika ada surat dari Wamen ESDM yang menetapkan cap 110 persen, kebutuhan kami masih belum cukup. Kami punya rencana membuka 10 SPBU baru hingga akhir tahun, sementara target hingga 2030 mencapai 250 SPBU. Kondisi ini tentu harus kami evaluasi ulang,” ujar Vanda di Jakarta, Kamis (2/10/2025).
Ia menambahkan, saat ini hanya satu hingga dua SPBU BP-AKR yang masih menjual bensin. Kondisi itu diperkirakan bertahan hanya sampai akhir bulan. Untuk menekan dampaknya bagi konsumen, perusahaan menyesuaikan jam operasional dan biaya operasional, serta melakukan koordinasi dengan Kementerian ESDM dan Pertamina Patraniaga sejak 19 September 2025.
Dari pertemuan tersebut, BP-AKR dan Pertamina menyepakati tiga hal. Pertama, pengadaan base fuel atau bahan bakar dasar tanpa campuran etanol dan aditif. Kedua, pelaksanaan joint surveyor di loading port sebelum produk dikapalkan. Ketiga, mekanisme open book dalam aspek komersial dengan jaminan ketersediaan stok impor dalam tujuh hari.
“Komitmen kami adalah menghadirkan bahan bakar untuk masyarakat. Karena itu, setelah pertemuan 19 September, kami langsung menindaklanjuti dengan tim Patraniaga dan menyampaikan kebutuhan hingga akhir tahun beserta spesifikasinya,” jelas Vanda.
Namun, menurut Vanda, ada tiga aspek yang belum terpenuhi sehingga perusahaan menunda pembelian. Pertama, aspek kepatuhan (compliance). Kedua, kesesuaian spesifikasi. Ketiga, aspek komersial.
Dari sisi kepatuhan, BP-AKR menekankan pentingnya dokumen certificate of origin untuk memastikan produk tidak berasal dari negara yang terkena embargo internasional.
“Ini penting karena salah satu shareholder BP-AKR memiliki bisnis di lebih dari 70 negara. Kami harus memastikan standar hukum internasional dijalankan agar tidak ada risiko terkena trade sanction,” ujar Vanda.
Selain itu, dari sisi spesifikasi, BP-AKR masih menunggu kejelasan mengenai kandungan etanol dalam produk. Vanda menegaskan, ketidakpastian soal etanol menjadi salah satu alasan utama perusahaan belum bisa melanjutkan pembelian dari Pertamina Patraniaga
Dengan demikian, belum terpenuhinya dokumen kepatuhan, kejelasan spesifikasi teknis termasuk kandungan etanol, serta kesepahaman komersial menjadi faktor utama BP-AKR tidak melanjutkan rencana pembelian BBM dari Pertamina Patraniaga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika