REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Pertamina Patra Niaga (PPN) memastikan kargo bahan bakar minyak (BBM) murni atau base fuel tiba di Jakarta, Rabu (24/9/2025). Langkah ini menindaklanjuti arahan pemerintah yang mendorong kolaborasi pemenuhan kebutuhan BBM antara Pertamina dan badan usaha (BU) swasta.

Pertemuan dengan BU swasta telah dilakukan dua kali, yakni pada Jumat (19/9/2025) dan Selasa (23/9/2025). Pada pertemuan pertama, BU swasta menyatakan kesediaan membeli produk BBM berbasis base fuel yang belum dicampur aditif dan pewarna. Pertamina dan BU swasta juga sepakat menggunakan mekanisme harga secara open book dan melibatkan joint surveyor independen untuk memastikan kualitas produk.

Pj Corporate Secretary PPN, Roberth MV Dumatubun, menegaskan Pertamina membuka ruang kolaborasi dengan semangat kepatuhan. “Pertamina Patra Niaga menawarkan mekanisme penyediaan pasokan dengan prosedur yang ada. Harapan kami, BU swasta dapat berkolaborasi dengan niat baik sambil menghormati aturan dan aspek kepatuhan yang berlaku di BUMN,” ujar Roberth.

Ia menambahkan seluruh aspek komersial akan dibahas lebih lanjut dengan penekanan agar tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip good corporate governance. Pada pertemuan kedua, seluruh BU swasta hadir, yakni Vivo, AKR, Exxon, BP, dan Shell. Beberapa perusahaan masih memerlukan koordinasi dengan kantor pusat global, namun mereka menyampaikan komitmen untuk segera mengajukan kebutuhan kuota tambahan.

PPN memastikan kargo base fuel yang dibutuhkan telah tiba di Jakarta sesuai spesifikasi Ditjen Migas. Mekanisme kualitas pasokan akan dipastikan melalui joint surveyor, sementara pertemuan teknis dengan masing-masing BU swasta akan membahas detail kebutuhan dan distribusi ke masyarakat.

Roberth menegaskan, langkah ini sejalan dengan arahan Menteri ESDM agar stok BBM subsidi maupun nonsubsidi segera tersedia sesuai kebutuhan masyarakat.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, sejak awal pemerintah memberi kuota impor BBM kepada BU swasta sebesar 110 persen dari tahun 2024. Namun kuota itu habis sebelum akhir tahun sehingga diperlukan solusi baru melalui kolaborasi dengan Pertamina.

Dalam rapat terakhir, disepakati empat hal pokok, impor dilakukan bersama Pertamina dengan bentuk base fuel, kualitas dipastikan lewat joint survey, harga dijalankan dengan mekanisme open book, dan implementasi dimulai segera dengan target impor masuk paling lambat tujuh hari.

“Mulai hari ini sudah dibicarakan. Habis ini dilanjutkan rapat teknis stoknya. Insya Allah paling lambat tujuh hari barang sudah bisa masuk ke Indonesia,” ujar Bahlil.

Ia menegaskan, mekanisme impor tetap bersifat business to business (B2B). Pemerintah hanya memastikan tata kelola berjalan sesuai aturan tanpa ikut campur dalam teknis kontrak dan harga.

Ikuti Whatsapp Channel Republika