REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memastikan alokasi belanja untuk daerah dalam APBN 2026 tidak berkurang meski transfer ke daerah (TKD) tercatat lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan total dana yang dibelanjakan untuk daerah justru naik.

“TKD turun, tapi belanja ke daerahnya tidak turun, malah naik. Jadi dialihkan ke program pemerintah pusat yang dibelanjakan ke daerah. Tugas pembantuan namanya. Itu totalnya mencapai Rp1.367 triliun,” kata Purbaya usai pengesahan APBN 2026 di DPR, Selasa (23/9/2025).

Menurutnya, meski mekanisme penyaluran dana berubah, manfaat yang diterima daerah tetap sama bahkan lebih besar. “Sebetulnya secara total di daerah tidak kurang. Yang saya lakukan ke depan adalah memastikan Rp1.367 triliun itu benar-benar dibayarkan tepat waktu. Jadi kita tidak melupakan ekonomi daerah,” ujarnya.

APBN 2026 disepakati dengan belanja negara Rp3.842,7 triliun dan pendapatan negara Rp3.153,6 triliun. Dari jumlah belanja itu, Rp3.149,7 triliun dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat dan Rp692,9 triliun untuk TKD.

Postur tersebut menghasilkan defisit Rp689,1 triliun atau setara 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah menegaskan defisit itu tetap berada di bawah batas 3 persen yang diatur dalam Maastricht Treaty.

Purbaya menekankan, pembayaran tepat waktu menjadi kunci agar daerah tetap dapat menjalankan program pembangunan. “Yang paling penting memastikan anggaran itu benar-benar sampai ke daerah sesuai jadwal, sehingga masyarakat tetap merasakan manfaatnya,” kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika