REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan kepada Shell untuk tidak melakukan Gerakan tambahan maupun aksi reaktif terhadap jatah impor BBM mereka yang habis. Menurut dia, semua ada aturan main, kalua memang jatah impor habis bukan berarti salah pemerintah.

"Tadi saya minta untuk Shell tidak boleh ada gerakan tambahan, kita pingin semua harus damai. Kita harus mengerti ada aturan main yang harus kita taati," tegas Bahlil dalam Konferensi Pers di Kementerian ESDM, Jumat (19/9/2025).

Saat ini kata Bahlil, pemerintah memberikan solusi atas kekurangan jatah impor BBM untuk badan usaha dengan membeli langsung ke Pertamina.

Proses penambahan kebutuhan ini dilakukan secara bussines to bussines dan kesepakatan dua perusahaan.

"Mereka (Badan Usaha Swasta) setuju dan memang harus setuju untuk membeli BBM di Pertamina," ujar Bahlil

Sebelumnya, President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia Ingrid Siburian mengatakan, pihaknya melakukan penyesuaian kegiatan operasional di SPBU. Hal itu menyusul kesulitan dalam mendapatkan pasokan BBM untuk memenuhi kebutuhan stasiun milik perusahaan swasta tersebut.

"Kami melakukan penyesuaian kegiatan operasional di jaringan SPBU Shell, selama produk BBM jenis bensin tidak tersedia secara lengkap," ucap Ingrid di Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Penyesuaian kegiatan operasional SPBU itu tidak hanya berkaitan dengan jumlah jam dan hari kerja, melainkan juga merumahkan sejumlah karyawan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika