REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan usaha swasta belum menghubungi PT Pertamina (Persero) terkait isu kelangkaan pasokan bahan bakar minyak (BBM). Informasi ini disampaikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Laode Sulaeman, di Jakarta, Rabu (17/9/2025).

Pemerintah mendorong kolaborasi swasta dengan Pertamina. Menurut Laode, saat ini pihak swasta masih melakukan analisis internal. “Jadi dalam rapat kemarin, mereka belum bisa lanjut. Masih analisis internal dulu di masing-masing,” kata Laode.

Sebelumnya, Kementerian ESDM telah memanggil seluruh pihak terkait, baik SPBU swasta maupun Pertamina, dalam hal ini PT Pertamina Patra Niaga. Pertemuan tersebut digelar guna merespons dinamika yang berkembang.

Laode menerangkan, dalam implementasinya, kekurangan pasokan di SPBU swasta bisa dipenuhi dari Pertamina. Ia menegaskan, hal ini tidak berarti Pertamina memonopoli penjualan BBM. “Kalau monopoli, nggak mungkin dikasih 110 persen dong, gimana sih?” ujarnya.

Saat ditanya soal pegawai SPBU swasta yang banyak dirumahkan, Laode menyebut hal itu menjadi ranah kementerian lain. Ia menegaskan fokusnya adalah pasokan BBM, dan sampai saat ini belum ada keputusan menambah impor.

Laode menambahkan, setelah analisis internal selesai, pihak swasta dapat bekerja sama dengan Pertamina. “B2B, kita nggak ngatur,” katanya. Ia juga berencana bertemu dengan Pertamina Patra Niaga untuk menyampaikan hasil pertemuan lebih lanjut.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kembali menegaskan agar SPBU swasta berkolaborasi dengan Pertamina. Menurutnya, langkah itu menjadi solusi atas persoalan yang sedang terjadi.

Isu kelangkaan BBM jenis bensin berkembang di sejumlah SPBU swasta seperti Shell Indonesia dan BP-AKR. Bahlil menegaskan hal itu bukan kesalahan pemerintah. Kuota impor yang diberikan kepada swasta tahun ini sudah cukup, bahkan lebih besar 10 persen dibanding tahun lalu.

“Artinya apa? Semuanya dapat dong. Kalau mau minta lebih, ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak. Kalau mau lebih, silakan berkolaborasi dengan Pertamina,” ujar Bahlil usai melantik pejabat eselon I di Jakarta, Rabu (17/9/2025).

Ia menambahkan, alasan swasta perlu berkolaborasi dengan Pertamina adalah karena Pertamina merupakan representasi negara. Meski begitu, swasta tetap mendapat jatah. “Kita tidak mau cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak semuanya diserahkan kepada teori pasar. Nanti ada apa-apa gimana,” kata Bahlil yang juga Ketua Umum Partai Golkar.

Bahlil menegaskan, swasta sudah mendapat jatah 110 persen dibanding kuota tahun lalu. Ia kemudian enggan menanggapi pertanyaan lanjutan terkait isu ini. Hingga artikel ini ditulis, Republika.co.id masih menunggu respons dari Shell Indonesia maupun BP-AKR atas arahan pemerintah untuk berkolaborasi dengan Pertamina.

Sementara itu, beredar kabar sejumlah karyawan SPBU swasta dirumahkan. Informasi ini ramai di media sosial. President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia, Ingrid Siburian, menyampaikan pihaknya melakukan penyesuaian kegiatan operasional di jaringan SPBU Shell selama produk BBM jenis bensin tidak tersedia secara lengkap.

“Termasuk penyesuaian jam operasional dan tim yang bertugas melayani para pelanggan,” kata Ingrid dalam keterangan tertulis kepada Republika, Selasa (16/9/2025).

Ingrid juga menjawab pertanyaan soal SPBU Shell yang disebut tidak beroperasi. Menurutnya, pihaknya memang melakukan penyesuaian operasional ketika produk BBM tidak tersedia sepenuhnya, termasuk penyesuaian jam layanan dan jumlah petugas.

SPBU Shell tetap melayani pelanggan dengan produk BBM yang masih tersedia serta layanan lain seperti Shell Select, Shell Recharge, bengkel, dan pelumas Shell. Informasi terbaru mengenai ketersediaan BBM di jaringan SPBU Shell dapat diakses melalui situs resmi www.shell.co.id/Ketersediaan-BBM.

Ikuti Whatsapp Channel Republika