REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia merespons isu sejumlah karyawan SPBU Shell dirumahkan akibat tidak tersedianya BBM jenis bensin di beberapa jaringan SPBU swasta. Menurut Bahlil, solusinya masih sama seperti yang sering ia sampaikan: jika ada kendala pasokan, pihak swasta bisa membeli dari Pertamina. Cara itu dinilai mampu mencukupi kebutuhan dan memberi dampak positif.

“Sebenarnya mereka bisa kolaborasi dengan Pertamina,” kata Menteri ESDM di Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Ia menyampaikan telah memimpin rapat bersama Pertamina dan pihak swasta, termasuk dengan Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung. Bahlil juga akan mengecek perkembangan terakhir dari tim yang ia bentuk untuk mengatasi persoalan ini.

Menteri ESDM menegaskan, pemerintah sudah bertindak semestinya untuk memenuhi kebutuhan kuota impor BBM pihak swasta. Bahkan, tahun ini kuota impor swasta naik 10 persen dibandingkan tahun lalu.

Jika masih tetap kurang, Bahlil menyarankan badan usaha swasta membeli dari Pertamina. “Kenapa? Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Cabang-cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak tetap harus dikontrol oleh negara. Supaya apa? Semuanya baik,” ujar Bahlil.

Belakangan muncul wacana impor BBM lewat satu pintu, yakni Pertamina. Jika keputusan resmi keluar, negara bakal membeli dari perusahaan energi asal Amerika Serikat (AS). Transaksi itu kemudian akan dicatat dalam neraca dagang Indonesia-AS.

Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengatakan dalam jangka pendek pemerintah meminta semua badan usaha menyerahkan data kebutuhan serta masukan terkait BBM masing-masing. Data itu menjadi bahan kajian untuk membuat keputusan.

“Gini, ada tambahan dari SPBU swasta, kita tugaskan Pertamina satu pintu. Begitu dapat data, kita kasih tahu Pertamina. Kata Pertamina, oh ternyata perlu tambahan nih, Pak. Kami harus impor tambahan,” tutur Laode.

Ia menjelaskan, data kebutuhan SPBU swasta terlebih dahulu diserahkan ke Dirjen Migas ESDM, lalu diolah dan diteruskan ke Pertamina. Pertamina akan mencocokkan permintaan yang masuk dengan stok yang mereka miliki.

“Tapi kalau ditugaskan untuk memenuhi swasta, berarti dia akan diberikan kesempatan untuk mengimpor, kan satu pintu,” ujar Laode.

Pengamat energi, Pri Agung Rakhmanto, turut menanggapi rencana penambahan impor BBM untuk mengatasi kelangkaan di SPBU swasta melalui mekanisme satu pintu lewat PT Pertamina (Persero). Ia menilai, lewat kebijakan ini pemerintah sedang berupaya melakukan pengaturan dan penataan ulang kegiatan usaha hilir ritel BBM.

Pri Agung menjelaskan, setidaknya ada dua aspek yang ingin ditekankan pemerintah. Pertama, kontrol harus berada di tangan pemerintah. Kedua, semestinya ada korelasi antara izin usaha niaga hilir BBM dengan kewajiban menjaga stok atau membangun infrastruktur hilir untuk memperkuat cadangan BBM nasional bagi semua pelaku usaha hilir.

“Dalam jangka pendek, impor kemungkinan akan diatur melalui satu pintu,” kata Founder & Advisor ReforMiner Institute (Research Institute for Mining and Energy Economics) kepada Republika.co.id, Senin (15/9/2025).

Ia melanjutkan, ke depan hal ini akan dievaluasi kembali. Bisa saja akan dikaitkan dengan kewajiban badan usaha menyediakan atau membangun infrastruktur hilir BBM, seperti storage maupun depot, dengan jumlah ketersediaan tertentu. “Itu yang tampaknya sedang diupayakan pemerintah sebagai titik temu,” ujar Pri Agung.

Isu kelangkaan BBM di SPBU swasta sudah terdengar selama beberapa pekan terakhir. Kenaikan jumlah pelanggan berpotensi menjadi penyebab, sebab kuota impor BBM untuk Shell, BP, dan lainnya tidak berkurang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika