REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia merespons pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati kepada Purbaya Yudhi Sadewa. Perubahan tersebut dipandang sebagai bagian dari dinamika politik sekaligus kebutuhan penyesuaian strategi pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi nasional dan global.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian, Saleh Husin, menegaskan pergantian menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Yang terpenting, kata dia, dunia usaha membutuhkan konsistensi arah kebijakan fiskal dan keberlanjutan program yang sudah berjalan agar tidak menimbulkan ketidakpastian berlebihan.
“Selama transisi ini, yang terpenting adalah konsistensi arah kebijakan fiskal dan keberlanjutan program yang sudah berjalan, agar dunia usaha tidak menghadapi ketidakpastian yang berlebihan,” ujar Saleh di Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Menurut Saleh, reshuffle ini bisa membawa energi baru, terutama dalam memperkuat koordinasi antara kebijakan fiskal dan sektor riil. Ia menilai penunjukan Menkeu yang baru memberi peluang bagi penajaman prioritas, menjaga stabilitas makro, sekaligus membuka ruang pertumbuhan industri dan penciptaan lapangan kerja.
Dunia industri, lanjutnya, berharap kebijakan fiskal yang lebih pro-growth, antara lain dengan memberikan insentif bagi industri pengolahan. Bentuknya bisa berupa keringanan pajak, pembiayaan yang lebih terjangkau, hingga stimulus investasi.
“Selain itu, harmonisasi tarif dan bea masuk juga perlu ditata agar industri dalam negeri lebih kompetitif,” kata Saleh.
Terkait reformasi struktural, Saleh menekankan pentingnya perbaikan sistem perpajakan agar lebih adil, sederhana, dan mendorong kepatuhan sukarela. Ia juga menyoroti perlunya efisiensi belanja negara dengan memfokuskan pada belanja produktif, khususnya infrastruktur, pendidikan vokasi, dan riset industri.
“Reformasi birokrasi dalam pengelolaan APBN juga penting untuk memastikan kebijakan lebih responsif terhadap kebutuhan dunia usaha,” tuturnya.
Kadin berharap Menkeu Purbaya membuka ruang komunikasi yang lebih intensif dengan pelaku industri. Forum dialog antara dunia usaha dan Kementerian Keuangan perlu diperkuat sehingga aspirasi dari sektor riil dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan.
“Dengan demikian, setiap kebijakan fiskal yang diambil dapat lebih tepat sasaran, mengurangi potensi distorsi, dan meningkatkan kepercayaan pelaku industri,” kata Saleh.
Sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Usai pelantikan di Istana Negara, Senin (8/9/2025), Purbaya menegaskan pesan utama Presiden adalah mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional.
“Pesan Presiden adalah untuk membalik arah ekonomi, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan secepat mungkin. Itu yang akan kita kerjakan ke depan. Saya akan melihat di sektor keuangan, instrumen apa yang masih bisa dioptimalkan. Di situ akan kita maksimalkan supaya ekonomi bisa berjalan lebih cepat,” kata Purbaya di Jakarta.
Ia menekankan percepatan menjadi fokus utama, bukan sekadar menggerakkan kembali roda ekonomi. “Bukan sekadar berjalan lagi, tapi berjalan lebih cepat. Kalau dibilang berjalan lagi, seolah-olah sekarang berhenti,” ujarnya.
Purbaya mengakui pelantikannya berlangsung mendadak. Ia baru menerima kabar penunjukan sebagai Menkeu beberapa jam sebelum prosesi di Istana. “Pertama, saya baru tahu tadi jam setengah dua, jadi belum banyak berpikir,” ucapnya.
Sebelum menjabat Menkeu, Purbaya dikenal sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak 2020. Ia juga beberapa kali terlibat dalam lingkaran pemerintahan, baik pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun Presiden Joko Widodo, terutama dalam perumusan kebijakan fiskal saat krisis.
“Jadi kalau Anda bilang saya tidak punya pengalaman, itu salah besar. Tahun 2008 saya bantu Pak SBY. Saya orang kepercayaannya. Tahun 2015 saya ke KSP, bantu Pak Jokowi. Waktu itu pertumbuhan ekonomi mulai melambat, kita dorong agar kembali cepat. Lalu saya keluar. Tahun 2020–2021 mau runtuh lagi, saya masuk lagi. Saya selalu memberi masukan fiskal ke pemerintah di belakang layar, tanpa dibayar. Mungkin sekarang dibayar, ya? Saatnya dibayar sekarang, ya?” kata Purbaya.
Ia menegaskan dirinya sudah lama akrab dengan kebijakan fiskal dan siap langsung bekerja. “Ini memang keahlian saya. Jadi saya tak perlu waktu lama untuk belajar lagi. Kita akan membuat kebijakan fiskal yang punya daya dorong optimal untuk perekonomian,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika