REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meningkatkan kapasitas usaha skala mikro, kecil dan menengah (UMKM). Salah satunya melalui pendampingan literasi keuangan.
Program ini merupakan tindak lanjut kerja sama KKP–UNIDO setelah melakukan pemetaan literasi keuangan bagi UMKM sektor kelautan dan perikanan. Maka akan disiapkan modul pembinaan literasi keuangan sebagai pedoman pendampingan bertahap.
"Pembinaan akan fokus diarahkan di wilayah dengan konsentrasi UMKM cukup besar, termasuk kelompok usaha yang berkembang secara komunal, agar pembinaan tidak hanya menyasar individu, tetapi juga memperkuat ekosistem usaha bersama," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Tornanda Syaifullah dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Dari 329 UMKM terkurasi yang telah mengisi kuesioner berdasarkan enam aspek penilaian utama. Yaitu: pengetahuan dasar, keuangan pribadi, keuangan usaha, teknologi dan inovasi keuangan, sikap keuangan, serta pengambilan keputusan.
Mayoritas UMKM masih berada di tingkat literasi keuangan menengah (47 persen), sebagian sudah tinggi (34 persen), dan sisanya berada pada kategori cukup rendah (16 persen) hingga rendah (4 persen).
"Kondisi ini memperlihatkan perlunya pembinaan berjenjang sesuai tingkat literasi masing-masing agar UMKM semakin siap mengelola usaha, mengakses pembiayaan, dan naik kelas," urai Tornanda.
Pemetaan literasi keuangan ini juga menjadi dukungan nyata KKP terhadap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo. Melalui program ini, UMKM perikanan diharapkan semakin siap menjadi bagian dari KDMP, mengelola usaha secara transparan, mengakses pembiayaan, dan memperkuat kelembagaan koperasi desa.
“Hal ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya ekonomi desa berbasis koperasi yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan,” kata Tornanda.