REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Aliansi Ekonom Indonesia menilai birokrasi yang rumit masih menjadi hambatan besar bagi iklim usaha dan investasi di Tanah Air. Mereka mendesak pemerintah segera melakukan deregulasi dan penyederhanaan prosedur agar investasi lebih kondusif.
“Lakukan deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi dan penyederhanaan birokrasi yang menghambat terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif,” ujar Rizki Nauli Siregar dari Aliansi Ekonom Indonesia yang juga Asisten Profesor bidang ekonomi di Universitas Indonesia dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Desakan tersebut, lanjutnya, meliputi reformasi menyeluruh proses perizinan, penyederhanaan prosedur, memangkas rantai birokrasi, dan memastikan transparansi serta akuntabilitas. Di samping itu, pemberlakuan izin harus dilakukan secara konsisten dan transparan, disertai pemberantasan usaha ilegal di sektor ekstraktif, termasuk pertambangan dan perkebunan, guna menegakkan amanat konstitusi.
Amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat (4) menekankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, namun kerap diabaikan dalam praktik penyelenggaraan ekonomi nasional. Aliansi Ekonom Indonesia juga menyampaikan agar dilakukan pelonggaran Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) di sektor yang belum memiliki pemasok lokal berkualitas, serta penguatan industri lokal melalui investasi SDM, transfer teknologi, dan pembangunan infrastruktur.
Desakan terkait deregulasi kebijakan dan penyederhanaan birokrasi tersebut merupakan salah satu dari sejumlah poin yang disampaikan oleh Aliansi Ekonom Indonesia.
Aliansi tersebut terdiri dari atas ekonom dan akademisi yang menyampaikan pernyataan bersama berisi masukan bagi pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi tantangan ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan saat ini.
Beberapa ekonom yang terlibat di antaranya pengamat ekonomi Andry Satrio Nugroho dari INDEF, Yose Rizal Damuri dari CSIS, dan ekonom senior Lili Yan Ing dari Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA). Daftar individu yang menandatangani pernyataan bersama ini tidak mewakili institusi tempat mereka berafiliasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika