Rabu 30 Apr 2025 21:12 WIB

Tujuh Smelter Bauksit Mangkrak, ESDM: Tak Ada Investor

Larangan ekspor bijih bauksit tak selaras kecepatan hilirisasi

Tambang Bauksit (ilustrasi)
Foto: IST
Tambang Bauksit (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan, masih terdapat tujuh proyek smelter bauksit di Indonesia yang progres pembangunannya belum mencapai 60 persen. Kondisi ini menjadi sorotan serius dalam evaluasi hilirisasi mineral, terutama setelah larangan ekspor bijih bauksit resmi diberlakukan sejak Juni 2023.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengatakan bahwa sebagian besar proyek tersebut menghadapi hambatan pendanaan dan belum menemukan investor yang siap mengeksekusi konstruksi fasilitas pengolahan.

"Sebetulnya banyak yang belum jalan karena memang tidak dapat investor. Ini realita yang kita hadapi. Masih dalam proses pencarian investor untuk pendanaan," ujar Tri dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (30/4/2025).

Berikut tujuh proyek smelter bauksit yang saat ini tercatat progresnya masih stagnan:

  1. PT Dinamika Sejahtera Mandiri – Sanggau, Kalimantan Barat
  2. PT Laman Mining – Ketapang, Kalimantan Barat
  3. PT Kalbar Bumi Perkasa – Sanggau, Kalimantan Barat (izin usaha pertambangan telah dicabut)
  4. PT Parenggean Makmur Sejahtera – Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah
  5. PT Persada Pratama Cemerlang – Sanggau, Kalimantan Barat
  6. PT Quality Sukses Sejahtera – Pontianak, Kalimantan Barat
  7. PT Sumber Bumi Marau – Ketapang, Kalimantan Barat

Sebagian besar proyek berada di Kalimantan Barat, wilayah yang dikenal memiliki cadangan bauksit terbesar di Indonesia. Namun hingga saat ini, belum ada kepastian mengenai penyelesaian proyek-proyek tersebut, maupun model pembiayaan yang mampu menggerakkan eksekusinya.

Kementerian ESDM membuka ruang untuk mengevaluasi proyek-proyek yang tidak menunjukkan kemajuan berarti. Selain kemungkinan pencabutan izin, pemerintah juga mendorong terciptanya skema pendanaan alternatif dan kemitraan strategis agar hilirisasi tetap berjalan secara menyeluruh.

"Ini perlu kita lakukan secara rutin dengan Kementerian Perindustrian, untuk melihat berapa sebetulnya input yang dibutuhkan oleh smelter itu sendiri," ujar Tri.

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement