REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto mendorong hilirisasi di semua sektor. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, di kantornya pada Jumat (10/1/2025).
Menurut Bahlil, akan ada 26 hingga 28 komoditas untuk ditingkatkan nilai tambahnya. Kemudian tercipta industri turunannya. Itu di antaranya di sektor perikanan, kehutanan, pertanian, minyak dan gas, minerba, dan sebagainya.
"Arahan pak Presiden dalam beberapa rapat dengan kami, beliau akan mendorong (hilirisasi) pada semua sektor," kata Menteri ESDM pada akhir pekan lalu, ditulis pada Ahad (12/1/2025).
Selama ini, nikel berada di sektor terdepan. Sudah menunjukkan contoh adanya hilirisasi yang baik di komoditas tersebut. Tercipta sebuah ekosistem industri dari hulu ke hilir.
Bahlil menerangkan, selain nikel, komoditas seperti tembaga dan bauksit juga sudah berproses. Pun demikian dengan timah, juga minyak dan gas. Apalagi pemerintah telah resmi menetapkan penggunaan B40.
"Untuk oil dan gas, kita dorong bangun metanol karena dari B35 ke B40, tentu membutuhkan 2,3 juta ton metanol," ujar sosok yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini.
Bahlil menerangkan, selama ini produksi metanol tidak lebih dari 500 ribu ton. Artinya, lanjut dia, pemerintah harus membeli dari luar negeri, guna mengisi kebutuhan nasional. Impornya mencapai 80 persen.
"Ini kita dorong untuk bangun metanol di Bojonegoro. Kemudian amunia, kita akan dorong untuk bangun di Papua Barat," ujar Menteri ESDM.
Itu berlaku juga pada industri lain. Seperti sudah disinggung sebelumnya, pemerintah turut mendorong hilirisasi di industri perikanan, pertanian, kehutanan, dan sebagainya. Pada saat yang sama, dengan peningkatan nilai tambah suatu produk, dapat menambah lapangan pekerjaan.
"Jadi hilirisasi ini penciptaan lapangan kerja dengan gaji yang berkualitas. Hilirisasi ini jangan lagi kita bicara UMR, kalau UMR itu padat karya. Hilirisasi padat karya juga, tapi gajinya tinggi untuk meningkatkan pendapatan per kapita kita," tutur Bahlil.
Pemerintah saat ini sangat serius melanjutkan upaya hilirisasi yang sudah dimulai sejak era Presiden Joko Widodo. Itu terlihat dari adanya pembentukan satuan tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2025.
Frederikus Dominggus Bata
Ikuti Whatsapp Channel Republika