REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat pengawasan dan pengendalian internal untuk menekan maraknya kasus fraud di Bank Pembangunan Daerah (BPD). Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan lembaga jasa keuangan (LJK), termasuk BPD, rentan terhadap risiko fraud yang dapat merugikan industri maupun masyarakat.
"Sehingga guna meminimalisasi terjadinya fraud dilakukan penguatan baik pada sisi internal LJK maupun sisi pengawasannya," kata Dian Ediana Rae, dalam jawaban tertulis Konferensi Pers RDKB Maret 2025, Senin (28/4/2025).
Dian menjelaskan, dari sisi internal, penguatan dilakukan melalui penerapan strategi anti-fraud sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Strategi Anti Fraud bagi LJK. Sementara dari sisi eksternal, OJK memperkuat koordinasi pengawasan dan menerapkan pengawasan dengan fokus tertentu terhadap potensi fraud di BPD.
Selain itu, OJK juga meningkatkan koordinasi kelembagaan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengidentifikasi simpul kerawanan korupsi di sektor perbankan. "Sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya tipikor di perbankan," kata Dian.
Sejumlah kasus fraud di BPD mencuat dalam beberapa waktu terakhir. Salah satunya adalah kasus dugaan korupsi dana iklan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) atau BJB, yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp 222 miliar. Kasus tersebut melibatkan dua tersangka dari internal perusahaan, termasuk mantan Direktur Utama BJB, Yuddy Renaldi.
Selain itu, manipulasi pemberian kredit senilai Rp 569 miliar juga terjadi di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (BJTM) atau Bank Jatim cabang Jakarta. Terakhir ada kasus gangguan sistem teknologi informasi (TI) turut melanda PT Bank DKI sejak 30 Maret 2025.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan Bank DKI telah melaporkan pihak yang terlibat dalam insiden tersebut. "Sudah keterlaluan" dan kecil kemungkinan "tidak melibatkan orang dalam," kata Pramono. Ia pun memberhentikan Direktur IT Bank DKI, Amirul Wicaksono.
Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo, mengungkapkan investigasi forensik terhadap insiden TI sudah rampung. "Progresnya adalah forensik sudah dilakukan oleh lembaga yang kita tunjuk. Kalau Pak Gubernur menyampaikan kan, lembaga internasional gitu ya. Saya buka saja, kami dibantu oleh IBM untuk melakukan forensik ini," kata Agus di Jakarta, Kamis (24/4/2025).
Agus menambahkan, hasil forensik menunjukkan adanya kelemahan di internal Bank DKI maupun di pihak ketiga. "Jadi bukan hanya di Bank DKI saja, tapi juga ada kelemahan di pihak ketiga yang harus diperbaiki," ujarnya. Hasil forensik tersebut telah diserahkan ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti.
Menurut Agus, Bank DKI saat ini tengah memperkuat sistem dan menunggu validasi dari regulator sebelum layanan sepenuhnya dibuka kembali. Ia berharap proses ini dapat selesai dalam waktu dekat guna menjamin keamanan nasabah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika