REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi pada awal tahun anggaran 2025 telah berjalan tepat waktu. Hal ini juga sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional.
“Subsidi yang bapak Presiden sampaikan, subsidi pupuk coba bayangkan kita di 2025 sampai Maret sudah mengeluarkan 1,7 juta ton dan ini dilakukan secara tepat waktu dan tadi sesuai instruksi Bapak Presiden simplifikasi yang menjelaskan bagaimana kita bisa men-secure panen yang baik, karena pupuknya datang pada saat dia tanam,” ujar Sri Mulyani dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (10/4/2025).
Berdasarkan data PT Pupuk Indonesia (Persero), hingga 28 Maret 2025, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi mencapai 1.713.652 ton atau sekitar 18 persen dari alokasi nasional tahun ini sebesar 9.550.000 ton. Adapun rinciannya terdiri dari pupuk Urea 823.509 ton, NPK 818.740 ton, NPK Formula Khusus 12.057 ton, dan pupuk Organik 59.346 ton.
Sri Mulyani menyebut percepatan penyaluran ini tidak lepas dari langkah reformasi tata kelola pupuk bersubsidi, termasuk penerbitan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025. Aturan ini merampingkan proses distribusi agar pupuk sampai lebih cepat kepada petani.
“Reform itu sangat-sangat memberikan pengaruh sangat besar terhadap perbaikan apa yang ada di dalam pelaksanaan. Beberapa subsidi BBM, LPG 3 Kg, subsidi Listrik semuanya dari sisi volume mengalami kenaikan, ini artinya APBN bekerja untuk melindungi masyarakat agar mereka yang bebannya terasa dalam situasi saat ini dapat perlindungan dari APBN,” ucap Menkeu.
Presiden Prabowo juga menyoroti panjangnya rantai birokrasi dalam distribusi pupuk bersubsidi. Ia menyebut proses distribusi dari pabrik ke kelompok tani harus melalui setidaknya 15 kementerian, 30 gubernur, dan 500 bupati, sehingga menyulitkan efisiensi.
Sebagai produsen dan distributor utama, Pupuk Indonesia telah mengintegrasikan rantai pasok pupuk dari produksi hingga distribusi dengan prinsip efisiensi, transformasi digital, dan inovasi. Salah satunya melalui platform i-Pubers yang memungkinkan petani menebus pupuk cukup dengan KTP dan memantau distribusi secara real time.
Selama lebih dari satu dekade, Pupuk Indonesia juga terus meningkatkan kapasitas produksi melalui pembangunan sejumlah pabrik seperti Pabrik Amonia Urea II Petrokimia Gresik dan Pupuk Kaltim V (2015), NPK PIM (2023), serta Phonska V Petrokimia Gresik (2024). Revamping fasilitas lama untuk efisiensi energi juga terus dilakukan.
Penyaluran 1,7 juta ton pupuk bersubsidi pada kuartal I 2025 ini tercatat meningkat lebih dari 30 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pemerintah menilai langkah percepatan ini penting untuk menjamin ketersediaan pupuk saat masa tanam, yang menjadi kunci keberhasilan panen nasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika