REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya menghadapi dampak kebijakan tarif Amerika Serikat (AS) terhadap produk China, yang berpotensi berdampak ke pasar domestik. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, Indonesia akan menempuh jalur dialog dan diplomasi dalam menyikapi kebijakan proteksionis AS tersebut.

“Pemerintah melihat bahwa berbagai ketidakpastian global seperti geopolitik, perubahan iklim, serta fragmentasi geoekonomi, termasuk meningkatnya kebijakan proteksionisme perdagangan seperti kenaikan tarif oleh Amerika Serikat terhadap barang dari China, perlu direspons secara tepat dan terukur,” kata Airlangga dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Ia menekankan, Amerika Serikat merupakan mitra strategis bagi Indonesia dalam bidang perdagangan dan investasi. Karena itu, pendekatan yang ditempuh pemerintah adalah jalur negosiasi, bukan konfrontasi.

“Kebijakan proteksionisme tersebut tentu akan mempengaruhi arus perdagangan global, termasuk ke Indonesia. Untuk itu, Pemerintah Indonesia akan terus mengedepankan dialog dan diplomasi dalam mengantisipasi dampak kebijakan tersebut karena Amerika merupakan mitra strategis Indonesia di bidang perdagangan dan investasi,” ujarnya.

Pemerintah juga menegaskan pentingnya menjaga stabilitas dalam negeri agar Indonesia tetap menarik di mata investor asing, terutama di tengah meningkatnya ketegangan global dan fragmentasi perdagangan.

“Dengan menjaga stabilitas, daya saing, serta melakukan reformasi struktural, Indonesia tetap menjadi negara tujuan investasi yang menarik dan menjadi bagian penting dari rantai pasok global,” tambah Airlangga.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan pentingnya peran kebijakan fiskal dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global, termasuk kebijakan tarif AS dan pemulihan ekonomi China. “Kita melihat bahwa fiscal policy akan terus dijaga sebagai instrumen yang fleksibel, responsif dan efektif. Dan juga untuk terus menjaga sustainabilitas dari APBN dan juga perekonomian Indonesia,” ujar Sri Mulyani.

Menurut dia, pemerintah akan terus memperkuat reformasi perpajakan dan efisiensi belanja negara. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan dunia usaha, serta menarik investor global di tengah ketidakpastian.

“Pemerintah akan terus menjaga kredibilitas dan sustainabilitas dari fiskal policy Indonesia melalui reformasi perpajakan dan juga spending better,” katanya.

Sri Mulyani juga menekankan pentingnya menjaga iklim investasi dan kepercayaan pasar melalui sinyal kebijakan fiskal yang konsisten dan hati-hati. “Ini memberikan sinyal kepada para pelaku usaha, investor, dan masyarakat bahwa Indonesia mampu merespon gejolak global dengan instrumen fiskal yang sehat, kredibel dan sustainable,” tambahnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika