REPUBLIKA.CO.ID, ATHENA -- Amerika Serikat (AS) pada Kamis (3/4/2025) menggarisbawahi negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) harus membelanjakan hingga 5 persen dari produk domestik bruto (PDB) mereka untuk pertahanan. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dalam wawancara singkatnya pada pertemuan para menteri luar negeri NATO di Brussels mengatakan perang di jantung Eropa adalah pengingat "hard power" masih diperlukan sebagai pencegah.
"Dan karenanya kami ingin memberi pemahaman kami berada di jalur, jalur realistis bagi setiap anggota untuk berkomitmen dan memenuhi janji untuk mencapai hingga 5 persen (dari PDB) pengeluaran," kata Rubio.
AS, dengan sekitar 3,36 persen dari PDB-nya yang dikhususkan untuk pertahanan pada 2023, juga harus meningkatkan pengeluarannya, yang juga dia akui. Menolak klaim AS akan menarik diri dari NATO sebagai "histeria dan hiperbola," dia menekankan pemerintahan Trump tetap menjadi pendukung setia NATO yang lebih kuat dan lebih cakap.
"Dan satu-satunya cara NATO dapat menjadi lebih kuat dan lebih layak adalah mitra kami, negara-negara bangsa yang membentuk aliansi penting ini, yang memiliki lebih banyak kemampuan," kata Rubio.
"Ini adalah kumpulan bukan hanya mitra dan sekutu, tetapi juga negara-negara ekonomi maju, negara-negara kaya yang memiliki kemampuan untuk berbuat lebih banyak," tambahnya dilansir laman Anadolu.
Dalam pidatonya, Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte memuji upaya AS untuk membawa perdamaian ke Ukraina. Menggarisbawahi upaya Eropa untuk memberi Ukraina lebih banyak dukungan dalam menghadapi agresi Rusia, yang disebutnya sebagai ancaman utama, Rutte menyatakan bahwa China, Korea Utara, dan Iran semuanya adalah pendukung perang Rusia terhadap Ukraina dan bagian dari poros yang mengancam aliansi tersebut.
Dengan latar belakang tersebut, wilayah Indo-Pasifik dan Eropa semakin saling terhubung dan harus diperlakukan seperti itu, katanya.