REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto menunda konferensi pers yang sedianya akan membahas respons terhadap kebijakan tarif perdagangan baru yang diterapkan Amerika Serikat (AS) terhadap negara mitra dagangnya. Konferensi pers yang awalnya dijadwalkan pada Kamis (3/4/2025) pukul 10.45 WIB secara virtual, ditunda karena masih diperlukan pembahasan lebih mendalam mengenai dampak kebijakan AS yang teknis dan kompleks.
Dalam pengumuman resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menjelaskan bahwa kebijakan tarif AS ini melibatkan berbagai komoditas, sehingga memerlukan diskusi lebih lanjut di tataran masing-masing kementerian dan lembaga terkait.
"Terkait kebijakan tarif AS tersebut di atas sangat teknis dengan beragam komoditas sehingga masih memerlukan pembahasan secara komprehensif di tataran masing-masing K/L," kata Juru Bicara Kemenko Perekonomian dalam pengumumannya yang diterima Republika, Kamis (3/4/2025).
Rencananya, konferensi pers ini akan dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Wakil Menteri Perindustrian. Namun, dengan mempertimbangkan aspek teknis yang masih perlu dibahas, konferensi pers ini akhirnya ditunda.
"Menimbang hal tersebut di atas, kami sampaikan bahwa press conference tersebut ditunda hingga pemberitahuan selanjutnya," lanjut pengumuman tersebut.
Pemerintah juga menyampaikan permohonan maaf kepada rekan-rekan media dan pihak yang telah mengonfirmasi kehadiran dalam acara tersebut. "Demikian disampaikan, atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan kami ucapkan mohon maaf," tambahnya.
Genderang perang dagang diumumkan Presiden AS Donald Trump. Presiden dari Partai Republik itu memberlakukan serangkaian tarif timbal balik untuk mengimbangi bea masuk yang dikenakan negara lain terhadap barang-barang AS. Trump bahkan mengenakan tarif dagang terbaru sebesar 32 persen ke Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika