REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Himbara bertujuan agar pengelolaan BUMN terutama di sektor perbankan semakin efisien. Erick menambahkan, dalam konteks Kementerian BUMN sebagai pengawas bank-bank pemerintah, pihaknya selalu mendukung good corporate governance, transparasi, dan juga peningkatan kinerja perusahaan.
"Seperti kita ketahui, banyak sekali program pemerintahan Presiden Prabowo membutuhkan dukungan dari bank Himbara. Mulai dari program pembangunan tiga juta rumah, program pertanian terkait ketahanan pangan, dan pengembangan sektor UMKM. Atas dasar itulah, melalui RUPS BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BTN ini, kami akan terus dorong peningkatan kinerja bank Himbara dan transparansinya sehingga program-program pemerintah lainnya bisa terakselerasi," ujar Erick di Jakarta, Kamis (27/3/2025).
Erick menambahkan, RUPS Himbara saat ini tak hanya punya tujuan untuk memaksimalkan dukungan bagi program-program pemerintahan Prabowo Subianto. Erick berharap hal ini akan berdampak positif bagi kemajuan ekonomi nasional yang saat ini dipengaruhi situasi global dengan ragam tantangan seperti ketidakpastian pasar keuangan, konflik geopolitik, dan perlambatan ekonomi di beberapa negara. Meskipun, Erick menilai, peluang peningkatan tetap ada melalui pertumbuhan di negara-negara berkembang dan investasi strategis.
"Kita harapkan pengaruh RUPS ini positif. Apalagi kalau kemarin kita lihat jumlah Himbara yang sudah rapat-rapat dengan pemegam saham publik ya responsnya sangat positif di market. Kita lihat harga daripada saham-saham BUMN di Himbara ini menjadi peningkatan yang sangat baik kemarin. Ini membuktikan bahwa visi Bapak Presiden bagaimana kita harus mengelola BUMN ini lebih transparasi ke depan, ini menjadi tujuan utama," ucap Erick.
Dalam kesempatan ini, Erick menjelaskan agar program pemerintah bisa berjalan, sekaligus memastikan terus terjadi transparansi publik secara korporasi, maka keberadaan wakil-wakil pemerintah dalam komposisi pemegang saham di Himbara tetap dipertahankan.
"Itulah sebab Mengapa kita lihat kemarin di BRI ada perwakilan dari Kementerian UMKM, misalnya. Lalu kita lihat dari BTN ada perwakilan pemerintahan di sektrperumahan. Hal itu tak lain untuk mensinergikan, namun soal Pengawasan tetap jadi prioritas karena tetap ada pengawasan dari Kementerian Keuangan, BI dan lain-lainnya," kata Erick.
Ikuti Whatsapp Channel Republika