REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menekankan pentingnya pemerintah daerah memberikan subsidi harga dalam gerakan pangan murah (GPM). Sebab, subsidi GPM dapat menjaga stabilitas harga pangan pokok menjelang Lebaran Idul Fitri 2025/1446 Hijriah.
"Adanya subsidi harga pangan yang diterapkan dalam GPM oleh Pemprov Jateng (Jawa Tengah) kali ini, sebagai langkah agar masyarakat secara luas dapat mengakses pangan pokok strategis dengan harga yang lebih terjangkau," kata Arief dalam peluncuran GPM Serentak 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah di Kantor Kecamatan Mijen, Semarang, sebagaimana keterangan di Jakarta, akhir pekan ini.
Arief menyampaikan bahwa program gerakan pangan murah menjadi salah satu andalan pemerintah sebagai stabilisator pangan pokok yang semakin digencarkan di tingkat daerah. Salah satunya dilakukan Pemerintah Jawa Tengah di 35 kabupaten/kota.
"Ini turut menandakan kekompakan antardaerah di Jawa Tengah dalam upaya menyediakan pangan murah berkualitas," ujarnya.
Ia mengapresiasi langkah yang dilakukan Pemprov Jateng. Menurutnya, keseriusan Jawa Tengah dalam mengendalikan stabilitas pangan patut dicontoh daerah lain di Indonesia.
"Tentunya kita mengapresiasi bahwa Jawa Tengah ini salah satu provinsi yang sangat baik dalam menangani inflasinya. 35 kabupaten/kota di Jateng memang sangat serius dalam memonitor pasokan dan harga pangan," tuturnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa Jawa Tengah adalah salah satu provinsi yang sangat dapat menjaga stabilitas pasokan dan harga. Inflasi daerah itu juga sangat terkendali.
"Tentunya GPM ini kalau pesannya Bapak Menko Pangan (Zulkifli Hasan) merupakan stimulus tambahan. Sementara yang eksisting, yang umum, stoknya tetap harus dipenuhi semua," ucap Arief.
Bapanas menekankan bahwa melalui GPM, pemerintah dapat membantu masyarakat luas, dengan tingginya animo masyarakat yang terlihat pada pasar murah.
Arief menjelaskan bahwa Jawa Tengah telah menganggarkan subsidi harga melalui GPM. Sebagai contoh harga Minyakita dijual Rp 14 ribu per liter, sementara untuk Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita di harga Rp 15.700 per liter.
Dia berharap pemda lain bisa menerapkan instrumen serupa tanpa mengganggu pasar.Jadi ada subsidi dari pemerintah daerah dan ini tentunya tidak memberi distraksi pasar, karena ini beriringan dilakukan dengan tata niaga eksisting yang ada. Pemda lain semoga bisa menerapkan instrumen seperti ini," imbuh Arief.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyediakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tahun 2025 untuk subsidi anggaran khusus pangan Rp 5,75 miliar, fasilitasi distribusi pangan (FDP) Rp 2 miliar, dan pelaksanaan GPM Rp 41,4 juta.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah (Setda) Jawa Tengah Sujarwanto Dwiatmoko mengatakan, pelaksanaan GPM serentak itu merupakan langkah menjaga kestabilan harga pangan pokok.
"Dalam pantauan kami, perkembangan harga beras tidak menjadi isu. Artinya harganya relatif stabil dan beberapa komoditas saja yang melampaui HET," kata Sujarwanto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika