Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, menilai bahwa keseimbangan belanja dan penerimaan negara menjadi faktor utama dalam menjaga keberlanjutan fiskal. "Belanja negara sangat menentukan kondisi APBN. Ketika belanja meningkat tanpa diimbangi penerimaan yang cukup, defisit sulit dihindari," ujarnya dalam keterangan yang diterim, Senin (17/3/2025).

Data menunjukkan bahwa realisasi belanja negara mengalami penurunan 7,00 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Belanja pemerintah pusat turun 11,74 persen menjadi Rp 211,5 triliun, sementara transfer ke daerah justru meningkat 1,43 persen menjadi Rp 136,6 triliun.  

Defisit APBN tahun ini mengingatkan pada kondisi saat pandemi 2020 dan 2021, di mana defisit terjadi akibat tekanan ekonomi yang besar. Sementara dalam tiga tahun terakhir (2022–2024), APBN sempat mencatat surplus. "Pemerintah perlu lebih memperhatikan keseimbangan antara belanja dan penerimaan. Jika penerimaan pajak dan sumber pendapatan lainnya tidak optimal, maka defisit bisa terus berlanjut," tambah Awalil.  

Pemerintah mencatat penerimaan negara hingga akhir Februari 2025 mencapai Rp 316,9 triliun atau 10,5 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp 3.005,1 triliun. Sementara itu, belanja negara lebih tinggi, mencapai Rp 348,1 triliun atau 9,6 persen dari target Rp 3.621,3 triliun. Akibatnya, APBN mengalami defisit sebesar Rp 31,2 triliun atau 0,13 persen dari PDB.  

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa defisit 0,13 persen dari PDB masih dalam batas aman dan sesuai desain APBN 2025. “Defisit ini masih di dalam target APBN yang sebesar 2,53 persen dari PDB atau Rp 616,2 triliun,” ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Kamis (13/3/2025).  

Sri Mulyani juga menyebut bahwa realisasi pembiayaan anggaran hingga Februari 2025 telah mencapai Rp 220,1 triliun atau 35,7 persen dari target Rp 616,2 triliun. “Dua bulan pertama kita telah merealisasi pembiayaan cukup besar,” jelasnya.