Rabu 12 Mar 2025 15:12 WIB

Erick Respons Wacana BBM Gratis sebagai Kompensasi Pertamina

Erick belum dapat memberikan tanggapan lebih jauh.

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Friska Yolandha
Petugas mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Pondok Ungu, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (19/12/2024). Dalam menghadapi libur Natal dan Tahun Baru 2024-2025, Pertamina membentuk Satuan Tugas (Satgas) Nataru 2024-2024 untuk menjamin stok BBM dalam kondisi aman dan lancar dengan menyediakan layanan BBM melalui 7.786 SPBU dan 1.820 SPBU siaga..
Foto: Republika/Thoudy Badai
Petugas mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Pondok Ungu, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (19/12/2024). Dalam menghadapi libur Natal dan Tahun Baru 2024-2025, Pertamina membentuk Satuan Tugas (Satgas) Nataru 2024-2024 untuk menjamin stok BBM dalam kondisi aman dan lancar dengan menyediakan layanan BBM melalui 7.786 SPBU dan 1.820 SPBU siaga..

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan kasus korupsi harus ditindaklanjuti sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini ia sampaikan menanggapi isu dugaan kasus korupsi yang melibatkan Pertamina Group.   

"Yang pasti yang selalu disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo, yang namanya kasus korupsi itu kan harus ditindaklanjuti dan kami mendukung," ujar Erick di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Baca Juga

Terkait dengan wacana pemberian BBM gratis sebagai bentuk kompensasi dan permintaan maaf dari Pertamina atas dugaan kasus korupsi, Erick belum dapat memberikan tanggapan lebih jauh. Erick  menegaskan pemerintah, DPR, dan Pertamina memiliki mekanisme masing-masing dalam menangani isu tersebut.  

"Saya tidak bisa menanggapi. Pemerintah, DPR, dan Pertamina memiliki mekanisme masing-masing dan memerlukan kajian," ucap Erick. 

Erick menekankan pentingnya membedakan antara kasus korupsi dan keberlangsungan korporasi. Erick mencontohkan kasus Garuda Indonesia, di mana adanya dugaan korupsi tidak boleh menghambat restrukturisasi perusahaan.  

"Yang kami terus jaga selama ini, bagaimana tentu kasus korupsi itu dan korporasi jangan hanya dilihat menjadi satu kesatuan. Contoh, kasus Garuda Indonesia waktu itu ada kasus korupsi, tapi jangan sampai restrukturisasinya gagal," sambung pria kelahiran Jakarta tersebut. 

Menurut Erick, kegagalan restrukturisasi Garuda akan membawa dampak negatif bagi Indonesia. Dengan kegagalan tersebut, lanjut Erick, Indonesia bisa mengalami krisis armada penerbangan yang berujung pada kenaikan harga tiket pesawat.  

"Ingat kasus Garuda, kalau Garuda itu gagal restrukturisasi, akhirnya kita juga tidak punya pesawat sekarang. Nah implikasinya kembali, kalau jumlah pesawatnya kurang, harga tiketnya akan mahal," ucap Erick. 

Terkait pengawasan di tubuh BUMN, Erick menegaskan mekanisme laporan harian tetap berjalan melalui Komisaris dan Direksi. Kementerian BUMN, lanjut Erick, juga terus mendorong transformasi sesuai dengan cetak biru yang telah dirancang.  

"Mekanisme laporan harian itu ada di Komisaris dan Direksi. Kami sebagai Kementerian BUMN mendorong sesuai dengan transformasi blueprint yang ada, dan saya rasa hubungan Kementerian dan Pertamina sangat baik, kita saling mendukung," kata Erick. 

Muhammad Nursyamsi

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement