REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Organisasi lingkungan WWF menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia. Kerja sama ini bertujuan memperkuat daya saing produk kelautan dan perikanan Indonesia serta menjawab tantangan ketahanan pangan global.
Kerja sama WWF dengan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP ini mendukung sistem pangan perairan berkelanjutan. Ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Konferensi Kelautan PBB dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 2 (Ketahanan Pangan) dan SDG 14 (Konservasi Laut).
"Dengan kerja sama ini, kami ingin memastikan bahwa sektor ini tidak hanya menopang ekonomi nasional, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi nelayan kecil, UMKM, serta ekosistem laut," kata Direktur Jenderal PDSPKP, Budi Sulistiyo seperti dikutip dari siaran pers WWF, dikutip pada Jumat (7/3/2025).
Berdasarkan data KPP, Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai potensi perikanan tangkap 12,01 juta ton per tahun. Sehingga dapat berkontribusi aktif untuk memastikan keberlanjutan pangan laut untuk kebutuhan pangan global.
Sistem pangan perairan Indonesia akan mendukung lebih dari 3 miliar orang di dunia yang bergantung pada pangan laut sebagai sumber protein utama. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kerja sama ini berfokus pada penguatan akses pasar dan pemenuhan standar produk perikanan berkelanjutan, termasuk kepatuhan terhadap regulasi global seperti Marine Mammal Protection Act (MMPA), yang menjadi syarat ekspor ke Amerika Serikat.
Indonesia adalah salah satu eksportir utama produk perikanan, KKP mencatat nilai ekspor perikanan Indonesia pada tahun 2023 mencapai 6,24 miliar dolar AS. Selain kepatuhan regulasi, kerja sama ini juga memperkuat sektor pengolahan ikan dan rumput laut, memastikan produk dapat ditelusuri asal-usulnya dan memenuhi prinsip keberlanjutan.
Pendampingan akan diberikan kepada unit pengolahan ikan dan rumput laut untuk memperoleh sertifikasi global seperti Marine Stewardship Council (MSC) dan Aquaculture Stewardship Council (ASC). Selain itu, kerja sama ini akan membantu mengatasi hambatan ekspor udang tangkap dari Indonesia ke Amerika Serikat dan meningkatkan daya saing produk rumput laut. Berdasarkan data FOA, Indonesia merupakan produsen rumput laut terbesar kedua di dunia setelah Cina.
Kerja sama WWF-KKP juga bertujuan memperkuat kewirausahaan dan ketahanan ekonomi nelayan serta pembudidaya ikan skala kecil melalui program mata pencaharian berkelanjutan. WWF-Indonesia bersama KKP akan mendorong pengembangan kewirausahaan perikanan skala kecil serta memperluas akses pasar bagi produk berbasis komunitas.
Selain aspek produksi dan perdagangan, kerja sama ini menekankan pentingnya kesadaran publik dalam mendorong praktik perikanan yang bertanggung jawab. Kampanye edukasi akan digencarkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsumsi produk perikanan yang bersertifikat dan berkelanjutan.
"Penting untuk bekerja berkolaborasi secara multipihak, baik dengan pemerintah, masyarakat dan industri dalam memastikan sistem pangan perairan yang berkelanjutan," kata Conservation Director WWF-Indonesia Dewi Lestari Yani Rizki.
Dewi mengatakan WWF-Indonesia berkomitmen untuk memastikan praktik perikanan berkelanjutan dapat diterapkan. Ia menambahkan dengan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan konservasi maka ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat pesisir dimasa depan dapat dijamin.
Kerja sama ini berlaku selama periode 2025–2029 dengan evaluasi tahunan untuk memastikan efektivitas implementasi dan peluang perpanjangan kerja sama. Melalui kemitraan ini, Indonesia diharapkan dapat memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam perikanan berkelanjutan di tingkat global, sekaligus memastikan pangan laut Indonesia tidak hanya berkualitas dan kompetitif, tetapi juga mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir serta kesehatan ekosistem laut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika