REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, kembali menyinggung perihal target peningkatan lifting minyak dan gas bumi (migas). Bahlil menyampaikan ini saat memberikan arahan setelah melantik pejabat pimpinan di lingkungan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (26/2/2025) siang WIB.

Bahlil melihat fakta sulitnya menaikkan lifting migas sejak ia menjabat sebagai Menteri ESDM. Sementara pemerintah menjadikan itu salah satu isu yang harus dicarikan solusinya. Setelah ia telaah, ia mendapati penyebabnya.

"Sejak saya masuk di ESDM, saya mencium ini seolah-olah ada satu unsur, tapi ini harus dicek. Ada satu unsur mungkin kelalaian kita sampai kemudian produksi kita ini tidak naik," kata tokoh asal Papua itu.

Ia melanjutkan, administrasi masih jadi salah satu hal yang perlu dibenahi. Perizinan berbelit-belit. Ia mendorong pemangkasan perizinan tersebut.

Bahlil menerangkan, saat ini produksi minyak Indonesia berada di angka 580 ribu-590 ribu barel per hari (BOPD). Ke depan harus ada peningkatan. Targetnya minimal menyentuh angka 630 ribu BOPD, sambil menunggu intervensi teknologi.

"Bapak bertiga ini orang ahli. Saya minta tolong betulin. Target Bapak Presiden (Prabowo Subianto), kita itu sudah punya lifting (minyak) 800 ribu BOPD-900 ribu BOPD. Kalau itu bisa, jauh lebih baik," ujar Menteri ESDM.

Dengan berbagai intervensi teknologi, ia mendorong adanya peningkatan lifting minyak tersebut. Begitu juga dengan gas. Pemerintah telah membuat roadmap percepatan. Bahlil meminta semua pejabat di lingkungan Kementerian ESDM tak perlu terlarut dalam diskusi berkepanjangan. Saatnya mengeksekusi.

"Jadi kita ini, kadang-kadang terlalu pintar, baca buku, habis itu, kita belum bekerja. Sekarang kita butuh eksekusinya. (Naikkan) lifting, baik di sektor minyak maupun gas," tutur sosok yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu.

Menurut Bahlil, kolaborasi efektif antara pemerintah dan perusahaan sangat vital. Terpenting semua harus mengikuti aturan main yang berlaku. "Pengusaha pasti dibutukan pemerintah, dan pemerintah dibutuhkan pengusaha. Harus jalan bareng."

Ikuti Whatsapp Channel Republika