REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjamin penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tetap aman meski ada Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Terdapat alih sistem pengelolaan BUMN ke Danantara, maka setoran dividen dari perusahaan-perusahaan pelat merah bakal masuk ke pos Danantara, bukan ke pos PNBP seperti sebelumnya. Hal ini membuat Danantara dikhawatirkan dapat mengurangi PNBP, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap defisit APBN.
Suahasil menjelaskan bahwa setoran PNBP tak hanya berasal dari satu sumber. Masih ada pos penerimaan lainnya yang bisa menopang kinerja PNBP.
“Kalau pertanyaannya spesifik kepada PNBP, penerimaan ini berasal dari aktivitas ekonomi, yang bisa dari sektor pertambangan, pelayanan, dan berbagai sektor lainnya. Jadi, tidak ada masalah dalam hal itu,” ujarnya pada Rabu (26/2/2025).
Wamenkeu menambahkan fokus pemerintah saat ini adalah mendorong intensifikasi kegiatan ekonomi. Makin tinggi kegiatan ekonomi, maka PNBP maupun penerimaan negara secara keseluruhan akan meningkat.
“Ada beberapa kegiatan ekonomi yang menjadi fokus dan landasan pekerjaan kita di bidang ekonomi. Nantinya, APBN akan mengikuti. Dalam hal ini, APBN berperan dalam menentukan alokasi penerimaan negara untuk benar-benar mendorong kelanjutan dan perputaran kegiatan ekonomi,” lanjut dia.
Merespons kembali efisiensi anggaran yang disebut untuk Danantara, Suahasil menyebut dana hasil efisiensi bakal digunakan secara tepat untuk hal yang benar-benar diperlukan. Pemerintah akan memilih titik-titik yang tepat agar anggaran ini bisa dimanfaatkan secara optimal.
“Namun, seperti yang saya sampaikan tadi, 85 persen dari perekonomian Indonesia diciptakan oleh kegiatan ekonomi masyarakat, seperti konsumsi, investasi, serta ekspor-impor. Maka, belanja pemerintah perlu dialokasikan di tempat yang tepat sehingga dapat mendorong konsumsi yang lebih tinggi, meningkatkan investasi, dan memperbesar ekspor kita. Ini adalah pekerjaan rumah besar dalam ekonomi makro kita,” tutur dia.