REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mendorong efisiensi anggaran yang lebih terukur dan tepat sasaran. Huda menyoroti anggaran di Indonesia masih belum sepenuhnya menerapkan skema money follow program sehingga banyak dana yang dialokasikan secara tidak efisien.

"Banyak anggaran yang tidak terserap dengan baik atau ada program yang membutuhkan anggaran besar tapi tidak disetujui oleh pimpinan dan akhirnya anggarannya sangat minim. Jadi ada ketidaksinkronan antara program dengan anggaran yang didapatkan," ujar Huda saat dihubungi Republika di Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Huda menyampaikan pemerintah seharusnya menyisir program-program yang memang tidak sesuai dengan anggaran. Huda mengatakan pemerintah juga harus melakukan evaluasi terhadap dampak efisiensi. "Dampak ini bisa dari dampak makro, atau pun dampak terhadap pelayanan publik," ucap Huda. 

Huda mendukung langkah pemerintah memangkas anggaran program yang tidak berdampak besar bagi masyarakat seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun, Huda menekankan efisiensi tidak boleh mengorbankan program yang berdampak langsung pada pelayanan publik. 

"Kita dukung efisiensi anggaran untuk program yang memang tidak berdampak seperti IKN dan program infrastruktur PSN. Tapi untuk pelayanan publik dan keperluan masyarakat luas jangan dikurangi," sambung Huda. 

Huda juga mendorong program yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan harus menjadi program prioritas pemerintah. Huda mengingatkan pemangkasan anggaran yang tidak cermat justru dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. 

"Jika pelayanan publik dikurangi, dampaknya negatif ke perekonomian. Pertumbuhan ekonomi sulit mencapai lima persen jika pemangkasan anggaran dilakukan tidak secara cermat," lanjut Huda. 

Huda mendesak pemerintah mengkaji efek berganda yang timbul akibat efisiensi anggaran. Huda menilai penghematan yang tidak tepat justru akan memperlambat laju perekonomian hingga meningkatkan tingkat pengangguran. 

"Jika tidak, penghematan yang dilakukan justru akan memperlambat pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Bahkan meningkatkan jumlah pengangguran," kata Huda. 

Pemerintah melakukan pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga. - (Republika.co.id)

Ikuti Whatsapp Channel Republika