REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Polisi Khusus Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K) Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyelesaikan verifikasi terkait dugaan pelanggaran pemanfaatan ruang laut oleh PT TRPN di Bekasi, Jawa Barat. Stafsus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin mengatakan hasil pemeriksaan pada Kamis (6/2/2025) mengonfirmasi adanya pelanggaran terkait Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dan reklamasi tanpa izin.
"PT TRPN telah mengakui pelanggaran dalam kegiatan reklamasi," ujar Doni dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Doni mengatakan PT TRPN juga akan dikenakan sanksi administratif dan melakukan pembongkaran bangunan serta pemulihan fungsi ruang laut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 31 Tahun 2021. Doni menyampaikan PT TRPN telah menunjukkan itikad baik dengan mengakui pelanggaran yang terjadi.
"PT TRPN berencana menyampaikan justifikasi teknis terkait sebagian area yang diklaim belum dimanfaatkan serta melakukan penghitungan nilai investasi melalui Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)," ucap Doni.
Ditjen PSDKP, lanjut Doni, tetap berkeyakinan seluruh area yang diperiksa termasuk dalam kategori pelanggaran pemanfaatan ruang laut. Berdasarkan hasil verifikasi ini, Doni sampaikan, nilai denda administratif akan segera ditetapkan setelah penghitungan nilai investasi selesai dilakukan.
"PT TRPN diminta segera membongkar sebagian pagar untuk memastikan akses nelayan melaut tidak terganggu. KKP memastikan akan terus mengawal proses ini agar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku," kata Doni.
Ikuti Whatsapp Channel Republika