REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Seratus hari pertama pemerintahan biasanya menjadi tolok ukur awal bagi masyarakat untuk menilai langkah pemerintahan dalam mewujudkan visi dan misinya. Akhir Januari akan menjadi momen 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto.
Meski demikian, 100 hari pertama pemerintahan belum akan menunjukkan keseluruhan visi, misi, dan program pemerintahan. Banyak kebijakan uji coba yang akhirnya memicu kontroversi publik. Akan tetapi, tidak sedikit pula yang menuai apresiasi.
Salah satu pencapaian signifikan yang dapat dicatat adalah upaya memperkuat pertahanan keamanan serta mencapai swasembada di sektor pangan. Salah satu kunci utama keberhasilan tersebut adalah kolaborasi yang erat antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, dan Kementerian Perdagangan yang memegang peranan strategis dalam pemerintahan.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan pertahanan dan swasembada pangan merupakan hasil dari kolaborasi dan komitmen yang kuat di bawah arahan Presiden Prabowo.
"BUMN mendukung penuh dan berkolaborasi dengan intensif dengan berbagai kementerian, badan, dan lembaga dalam mewujudkan program swasembada pangan," kata Erick dalam keterangan di Jakarta, Rabu (28/1/2025).
Beberapa kolaborasi yang menjadi catatan dalam 100 hari kerja Presiden Prabowo di Kementerian BUMN adalah adanya kolaborasi dengan Kementerian Pertahanan dalam penguatan sistem pertahanan keamanan.
Sejak awal masa pemerintahan, Kementerian BUMN telah memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Pertahanan untuk mempercepat proses produksi dan penyediaan alutsista melalui BUMN yang bergerak di sektor manufaktur pertahanan.
Kolaborasi ini mencakup berbagai perusahaan BUMN seperti Pindad, yang bertanggung jawab untuk menyediakan produk pertahanan darat; PT PAL untuk pertahanan laut; PT Dirgantara Indonesia untuk pertahanan udara; dan PT Dahana yang memproduksi bahan baku amunisi.
BUMN bekerja bersama untuk mendukung kebutuhan sistem pertahanan yang semakin maju, guna menjaga kedaulatan Indonesia.
Langkah ini juga mengarah pada penguatan industri dalam negeri yang tidak hanya mengandalkan impor, namun dapat memproduksi alat pertahanan yang dibutuhkan di dalam negeri, memberikan dampak positif bagi ekonomi dan kemandirian teknologi pertahanan Indonesia.
Selanjutnya, Kementerian BUMN juga bersinergi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kepala Badan Pangan Nasional untuk mendukung swasembada pangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan keberlanjutan produksi pangan yang cukup untuk kebutuhan masyarakat Indonesia.
Kementerian BUMN mendorong sinergi antara BUMN, seperti BULOG, RNI atau ID FOOD, dan Pupuk Indonesia. Berbagai langkah telah diambil untuk memperkuat sektor pangan, di antaranya BULOG, sebagai off-taker pangan utama, bekerja sama dengan kementerian terkait untuk memastikan distribusi pangan yang tepat sasaran, sementara Pupuk Indonesia berfokus pada penyediaan pupuk yang dibutuhkan oleh petani untuk meningkatkan hasil pertanian.
Selain itu, PTPN mendukung alokasi lahan pertanian strategis yang dapat meningkatkan ketahanan pangan di seluruh Indonesia. Selanjutnya, Kementerian BUMN juga berperan aktif dalam mendorong sektor logistik yang efisien untuk mendukung swasembada pangan, energi, dan hilirisasi produk dalam negeri.
Dalam hal ini, kolaborasi antara Kementerian BUMN dengan Kementerian Perhubungan sangat penting, yang mana sektor transportasi dan logistik didorong untuk lebih efisien. Pelindo, KAI, dan InJourney Airports, yang merupakan bagian dari BUMN, berkontribusi besar dalam mengurangi biaya logistik, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta memperlancar distribusi barang kebutuhan pokok.
Sebagai contoh, KAI memperkuat sistem transportasi berbasis rel, memungkinkan distribusi logistik menjadi lebih efisien melalui integrasi moda transportasi antar daerah. Pelindo juga berperan penting dalam pengelolaan pelabuhan yang mendukung kelancaran ekspor-impor, termasuk distribusi bahan pangan dan energi yang vital bagi perekonomian Indonesia.
Dari sisi hilirisasi industri dan swasembada energi serta pangan, Kementerian BUMN bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang mendukung efisiensi logistik.