REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkap program pembiayaan kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 60,93 triliun, yang telah diproses hingga studi kelayakan.
"Ada juga program kami dengan kegiatan atau program yang dibiayai melalui KPBU, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha sebesar Rp 60,93 triliun yang sudah kami proses sampai dengan feasibility study-nya," ujar Basuki di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Basuki menjelaskan bahwa berdasarkan studi kelayakan itu, dana tersebut akan digunakan untuk membangun 97 menara apartemen, 129 rumah tapak, enam proyek jalan, serta multi-utility tunnel sepanjang 138,6 kilometer di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
"Selama ini yang dikerjakan kan baru sebagian, ini akan kami lanjutkan yang baru dengan KPBU," kata dia lagi.
Selain itu, KPBU juga mencakup proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas 50 megawatt (MW) yang telah diresmikan sebelumnya oleh Presiden Prabowo Subianto.
Lebih lanjut Basuki juga menyampaikan kepada Presiden Prabowo tentang agenda peletakan batu pertama (groundbreaking) ke-9 di IKN untuk pembangunan hotel, hunian, retail, dan perkantoran, dengan investasi sebesar Rp6,49 triliun.
Basuki dalam kesempatan yang sama juga melaporkan bahwa pada tahap awal (2022-2024), pemerintah telah menginvestasikan Rp 89 triliun dari APBN untuk membangun infrastruktur penting seperti jalan tol, 47 tower hunian, sistem air minum, sanitasi, embung, kolam retensi, perkantoran, serta fasilitas peribadatan. Selain itu, investasi swasta sebesar Rp 58,41 triliun telah berhasil digerakkan hingga September 2024.
"Kami juga mendapat masukan dari Pak Menteri Perumahan untuk bisa mengoptimalkan swasta yang sudah melakukan groundbreaking tadi, baik dari 1-8 maupun nanti yang ke 9 agar tidak sekadar groundbreaking, tapi ditambah lagi dengan kegiatan pembangunannya," ujar Basuki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika