REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa realisasi anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) pada 2024 mencapai Rp 43,4 triliun. Nilai itu setara 97,3 persen dari pagu awal yang sebesar Rp 44,5 triliun.
Adapun total alokasi yang dianggarkan untuk IKN tahun 2022 sampai dengan 2024 sebesar Rp 75,8 triliun. Secara rinci, realisasi 2022 sebesar Rp 5,5 triliun, realisasi 2023 sebesar Rp 27,0 triliun, dan realisasi sementara pada 2024 mencapai Rp 43,3 triliun.
"Kita lihat sebenarnya belanjanya juga sudah mulai dari 2022. (Tahun) 2022 itu Rp5,5 triliun, 2023 sebesar Rp27 triliun, dan 2024 realisasi sementara Rp43,4 triliun. Kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi 2023 di wilayah Kalimantan ini menjadi yang tertinggi," ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN 2024 di Jakarta, Senin (6/1/2025).
Suahasil menjelaskan, anggaran tersebut digunakan untuk berbagai proyek strategis di IKN, antara lain pembangunan gedung di Kawasan Istana Negara, Kawasan Kemenko, dan Kementerian lainnya.
Kemudian pembangunan Gedung Otorita IKN (OIKN), tower rumah susun untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI-Polri, proyek rumah tapak bagi menteri, rumah sakit IKN, hingga pembangunan jalan tol, jalan utama, jembatan, dan bandara di IKN.
Selain itu alokasi dari APBN itu juga digunakan untuk penataan kawasan Bendungan Sepaku Semoi, Embung KIPP, serta pengendalian banjir di kawasan IKN.
Lebih lanjut, Wamenkeu Suahasil menekankan bahwa pembangunan IKN sejauh ini sudah memberikan dampak positif signifikan terhadap perekonomian Kalimantan Timur (Kaltim).
Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi Kaltim yang meningkat dari 4,5 persen pada 2022 menjadi 6,2 persen pada 2023, dan tetap di angka 6,2 persen pada triwulan III 2024.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka di Kaltim menurun dari 5,71 persen pada 2022 menjadi 5,14 persen pada 2024. Pembangunan IKN juga menciptakan 129 ribu lapangan kerja baru di wilayah tersebut.
"Walaupun harga komoditas batubara, harga komoditas CPO sedikit naik, dan juga harga komoditas yang lain termasuk komoditas-komoditas yang menjadi hasil dari Kalimantan itu banyak sekali yang mengalami tekanan harga, namun pertumbuhan ekonomi Kalimantan bisa terjaga. Dan ini adalah bentuk dari APBN dan APBD yang bekerja sama membangun daerah," terangnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika